Soal Hukum Pajak

TUGAS MANDIRI

HUKUM  PAJAK

(EKSI4202)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 41 PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” merupakan definisi pajak menurut ....         

A.   Dr. Soeparman Soemahamidjaja

B.   Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

C.   Prof. Dr. P.J. A. Adriani

D.   R. Santoso Brotodiharjo, SH

2.   Fungsi pajak sebagai Fungsi Regulrend artinya adalah pajak ....

A.   digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan tujuan tertentu

B.   digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

C.   dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan

D.   dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah

     

3.   Teori yang mengibaratkan pemungutan pajak dipandang sebagai gejala masyarakat dan disamakan dengan pompa, yaitu dengan menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk kepentingan negara yang kemudian digunakan untuk memelihara kehidupan masyarakat disebut teori ....

A.   Bhakti

B.   Kepentingan

C.   Daya Beli

D.   Daya Pikul

4.   Tarif pajak yang jumlah nominalnya (jumlah rupiah yang dibayar) tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah disebut tarif ....

A.   tetap

B.   proporsional

C.   progresif

D.   regresif

5.   Penghasilan netto 1 (satu) tahun Pak Sulistyo (K/3) sebesar Rp 9.000.000,00 maka jumlah PTKP sebesar ....

A.   nihil

B.   Rp 4.320.000,00  

C.   Rp 5.760.000,00

D.   Rp 8.640.000,00

6.   Pak Sanusi adalah seorang wajib pajak dengan penghasilan bersih selama tahun 2002 sebesar Rp 39.000.000,00. Jumlah pajak penghasilan terutang Pak Sanusi adalah sebesar ....

A.   Rp 4.320.000,00

B.   Rp 3.250.000,00

C.   Rp 2.650.000,00

D.   Rp 1.786.000,00

7.   Usaha Dagang PATROLI memperoleh peng-hasilan  kena  pajak  tahun  2003    sebesar Rp 175.000.000,00. Maka besar pajak ter-utang UD. PATROLI adalah sebesar ...

A.   Rp 35.000.000,00

B.   Rp 27.500.000,00

C.   Rp 23.750.000,00

D.   Rp 16.250.000,00

8.   Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak bersifat pasif dan hanya menunggu surat ketetapan sementara pada awal tahun yang dikeluarkan oleh fiskus merupakan ....

A.   Self Assestment System

B.   Official Assestment System

C.   With Holding System

D.   Official Letter System

9.   Tarif pajak progresif-proporsional berlapisan diterapkan dalam ....

A.   Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2000 tentang PPh

B.   Pasal 17 UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN

C.   Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh

D.   UU No. 13 Tahun 2000 tentang Bea Meterai

10.   Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara disebut pengertian ....

A.   hukum pajak

B.   pajak

C.   undang-undang perpajakan

D.   perpajakan

11.   Hukum Pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ....

A.   Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

B.   Prof. Dr. P.J.A. Adriani

C.   R. Santoso Brotodiharjo, SH

D.   Dr. Soeparman Soemahamidjaja

12.   Hukum pajak yang mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak disebut Hukum Pajak ....

A.   formal

B.   material

C.   perdata

D.   material pidana

13.   Penyimpangan atau pelanggaran peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi-sanksi khusus berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal 38 dan 39 UU No. 16 Tahun 2000. Hal ini menggambarkan hubungan Hukum Pajak dengan ....

A.   hukum publik

B.   hukum perdata

C.   hukum pidana

D.   pihak yang berwajib

14.   Ajaran dan pendapat yang menjelaskan bahwa utang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terutangnya pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), disebut ajaran ....

A.   perpajakan baru

B.   material

C.   formal

D.   administrasi perpajakan

15.   Berakhirnya utang pajak akibat dari kompensasi dimana seorang Wajib Pajak mempunyai kelebihan pada salah satu jenis pajaknya dan adanya kekurangan pada jenis pajak yang lain adalah merupakan kompensasi ....

A.   kerugian

B.   pembayaran

C.   pengimbangan

D.   pelunasan

16.   Keseluruhan hukum pajak nasional yang terdiri dari norma-norma nasional yang diterapkan pada norma internasional antar negara, baik mengenai objek dan subjeknya disebut ....

A.   hukum pajak internasional

B.   trakat

C.   perjanjian luar negeri

D.   hukum internasional

17.   Latar belakang Reformasi pajak (tax reform) dilakukan oleh pemerintah adalah karena ....

A.   adanya tuntutan dari dunia bisnis

B.   meningkatnya kebutuhan dana pem-bangunan negara sehingga pajak perlu dinaikkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut

C.   undang-undang perpajakan yang berlaku tidak sesuai dengan harkat, hakikat dan jiwa kehidupan bangsa lagi

D.   penyederhanaan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan akibat dari tekanan negara asing

18.   Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah ....

A.   agar lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional

B.   pajak hanya sebagai pelengkap sumber dana pembangunan

C.   meningkatkan sumber dana negara untuk melunasi utang luar negeri

D.   intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan

19.   Sejak Reformasi pajak tahun 1984, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah ....

A.   With Holding Assestment System

B.   Self Assestment System

C.   Official Assestment System

D.   Tax Assestment System

20.   Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1997 untuk melengkapi UU yang telah ada, yaitu ....

A.   UU No. 16 tentang KUP

B.   UU No. 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C.   UU No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

D.   UU No. 13 tentang Bea Meterai

21.   Apabila seorang pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya, maka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku jumlah zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah 2,5% dari ....

A.   Penghasilan Bruto dikurangi kerugian

B.   Penghasilan Neto dikurangi kerugian

C.   Penghasilan Kena Pajak

D.   Penghasilan Tidak Kena Pajak

22.   Bapak  Haji  Hamdani  memiliki  usaha  dagang  kusen  dengan  modal  sebesar      Rp 500.000.000,00. Pada tahun 2002 meng-alami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 Berapakah pajak terutang Bapak Haji Hamdani pada tahun 2002?

A.   nihil

B.   Rp 125.000.000,00

C.   Rp 105.000.000,00

D.   Rp     2.500.000,00

23.   Bapak  Haji  Hamdani  memiliki  usaha  dagang  kusen  dengan  modal  sebesar      Rp 500.000.000,00. Pada tahun 2002 meng-alami kerugian sebesar Rp 25.000.000,00 Berapakah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani?

A.   Rp      625.000,00

B.   Rp 10.000.000,00

C.   Rp 11.875.000,00

D.   Rp 12.500.000,00

24.   Menurut ketentuan hukum tentang pengelola-an zakat, setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar harta zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan karafat diancam hukuman ....

A.   kurungan selama-lamanya 1 bulan dan atau  denda  sebanyak-banyaknya         Rp 10.000.000,00

B.   penjara  selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya           Rp 30.000.000,00

C.   penjara  selama-lamanya 1 tahun dan atau  denda  sebanyak-banyaknya          Rp 60.000.000,00

D.   kurungan  selama-lamanya  3  bulan  dan atau   denda      sebanyak-banyaknya    Rp 30.000.000,00

25.   Apabila Pak Santo sebagai seorang Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan usaha-nya dimulai 1 April 2002 dan berakhir 30 Mei 2003, maka tahun pajak yang ditetapkan adalah ....

A.   tahun 2002

B.   tahun 2003

C.   tergantung WP membuat laporan pajak

D.   berdasarkan keputusan Ditjen Pajak

26.   Alasan mengapa UU KUP mengalami perubahan beberapa kali adalah ....

A.   adanya kepentingan pihak-pihak tertentu atas eksistensi usahanya

B.   masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah

C.   adanya pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan yang mempengaruhi per-kembangan ekonomi

D.   kebijaksanaan pihak Legislatif dan Eksekutif

27.   Untuk dapat menjadi rekanan pemerintah dalam memperoleh tender proyek pemerintah adalah merupakan salah satu manfaat dari ....

A.   memiliki NPWP

B.   menjadi Wajib Pajak

C.   pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

D.   menjadi Fiskus (aparat pajak)

28.   Apabila WP melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri tetapi telah dilakukan tindakan pemeriksaan dan belum ada tindakan penyidikan maka kepada WP yang ber-sangkutan akan dikenakan sanksi administrasi berupa ....

A.   bunga 2% sebulan

B.   denda 2x pajak yang tidak atau kurang dibayar

C.   kenaikan 50% dari pajak yang terutang

D.   denda 4x pajak terutang

29.   Penyelenggaraan pembukuan atau pencatat-an ini meliputi data yang dikumpulkan secara teratur tentang ....

A.   peredaran bruto sebagai dasar per-hitungan pajak terutang

B.   peredaran netto sebagai dasar per-hitungan pajak terutang

C.   perkembangan perusahaan selama satu tahun

D.   segala kegiatan yang tekait dengan peraturan perundang-undangan perpaja-kan

30.   Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan disebut ....

A.   penyidikan

B.   pemeriksaan

C.   pembuktian

D.   pengukuhan

31.   Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, Laporan Keuangan, buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen pendukung pe-meriksaan adalah metode ....

A.   observasi

B.   narasi

C.   langsung

D.   tidak langsung

32.   Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, Menteri Keuangan melakukan permintaan tertulis kepada para pejabat yang diatur dalam “Ketentuan Khusus Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Isi permintaan tersebut adalah ....

A.   kewajiban merahasiakan data atau keterangan ditiadakan bagi bank, akuntan publik dan notaris

B.   wajib memberikan ijin tertulis kepada pejabat atas permintaan Hakim Ketua

C.   sanksi administrasi berupa denda sebesar 4x jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar

D.   penghentian pemeriksaan karena Wajib Pajak meninggal dunia

33.   Surat keberatan yang terlambat masuk ke Direktur Jenderal Pajak maka surat tersebut akan ditolak tanpa menyinggung isinya, namun dapat diterima apabila ....

A.   Wajib Pajak mendapat persetujuan khusus dari pejabat yang berwenang

B.   dikarenakan force majeur dan wajib pajak dapat membuktikannya

C.   Wajib Pajak membayar biaya administrasi keterlambatan

D.   disebabkan keadaan yang tak terduga dan darurat

34.   Apabila pajak yang terutang berdasarkan “Dasar Penagihan Pajak” tidak dibayar penanggung pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Pajak yang pelaksa-naannya berdasarkan pada ….

A.   UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak

B.   UU No. 29 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak

C.   UU KUP 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

D.   pasal 13 ayat 5 UU KUP

35.   Apabila seorang Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka WP tersebut dapat mengajukan ....

A.   Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

B.   keberatan

C.   banding

D.   gugatan

36.   BPSP adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa ....

A.   banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang dan gugatan terhadap pelak-sanaan peraturan perpajakan

B.   sengketa pajak yang tertunda lama dan belum dapat diselesaikan

C.   pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atas materi atau isi dari ketetapan pajak

D.   pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

37.   Apabila putusan BPSP mengabulkan sebagian atau seluruh banding dari pihak yang bersengketa maka kelebihan pembayaran pajaknya dikembalikan dengan tambahan imbalan yaitu ....

A.   potongan 10%

B.   bunga 2% sebulan

C.   bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan

D.   potongan 5% sebulan selama 12 bulan

38.   Dasar hukum yang mengatur tentang BPSP adalah ....

A.   UU nomor 17 tahun 1997

B.   UU nomor 18 tahun 1997

C.   UU nomor 19 tahun 1997

D.   UU nomor 20 tahun 1997

39.   Sengketa pajak yang putusannya tidak diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak banding atau gugatannya diterima, maka ketua sidang akan melakukan ....

A.   mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak

B.   pemeriksaan dengan acara cepat

C.   pemeriksaan dengan acara biasa dan persidangan tertutup

D.   pemeriksaan dan pembuktian sebelum persidangan

     

40.   WNI yang berumur + 40 tahun, mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum serta tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan adalah merupakan persyaratan menjadi ....

A.   WNI yang baik

B.   ketua BPSP

C.   anggota BPSP

D.   pihak yang bersengkata

41.   Dalam pelaksanaan persidangan BPSP, apabila terdapat lebih dari satu sengketa pajak yang diajukan oleh pemohon banding yang sama dan ditahun yang sama pula, maka ketua sidang akan ....

A.   menunjuk majelis atau anggota tunggal yang sama untuk memeriksa memutuskan sengketa

B.   mencari ahli di bidang akuntansi dan perpajakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut

C.   mencari pihak yang pernah bersengketa pajak dibidang yang sama untuk membantu pemeriksaan

D.   menunjuk anggota tunggal sesuai dengan jenis sengketa pajak yang diajukan oleh pihak yang bersengketa

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 42   SAMPAI   60,  PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

42.   Berikut ini adalah sumber-sumber formal dari Hukum Pajak Internasional ....

1)   peraturan-peraturan unilateral dari setiap negara

2)   trakat-trakat

3)   penetapan pajak sesuai dengan Tatbestand

43.   Sebab terjadinya pajak berganda adalah ....

1)   banyaknya pajak-pajak di negara modern

2)   nasionalisme ekonomi dan politik

3)   evolusi kehidupan ekonomi individu dan sosial

44.   Untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber dana dalam pembiayaan pembangunan nasional sesuai tujuan dari reformasi pajak, maka pemerintah perlu juga melakukan reformasi terhadap ....

1)   sikap mental para aparat pajak

2)   Self Assestment System yang diterapkan selama ini

3)   peningkatan kualitas para pegawai pajak

45.   Berikut ini merupakan jenis pajak yang dilebur menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan setelah dilakukan reformasi pajak ....

1)   Pajak Bunga, Deviden dan Royalti

2)   Pajak Pembangunan I

3)   Pajak Pendapatan dan Kekayaan

46.   Sesuai dengan prinsip Good Tax Policy terhadap kegiatan ekonomi, maka sistem perpajakan yang diterapkan harus ....

1)   komersil guna pembiayaan pembangun-an negara

2)   bersifat netral dan tidak ada distorsi

3)   dapat mendorong dan mengendalikan dinamika pasar

47.   Objek dari zakat adalah ....

1)   penghasilan seorang muslim yang sudah sampai batas tertentu

2)   bumi dan bangunan yang dimiliki oleh seorang muslim dalam jumlah tertentu

3)   harta kekayaan dan penghasilan seorang muslim sampai dengan nishabnya

48.   Ibu Haji Salamah adalah pengusaha pakaian jadi wanita, pada tahun 2000 memiliki modal sebesar Rp 200.000.000,00 dan ditahun yang sama Ibu Haji Salamah mendapat keuntungan sebesar 20% dari modal. Berapakah jumlah pajak terutang dan zakat dari usaha Ibu Haji Salamah?

1)   Rp 5.000.000,00 (zakat)

2)   Rp 7.500.000,00 (pajak)

3)   Rp 6.000.000,00 (zakat)

49.   Pak  Aminuddin  memiliki  12  unit  angkot     @ Rp 60 juta. Setelah dihitung-hitung pada tahun 2002 Pak Aminuddin hanya memperoleh laba besih  dari  usaha transpor-tasinya sebesar Rp 20 juta. Berdasarkan kasus tersebut maka pernyataan berikut yang benar adalah ....

1)   zakat yang harus dibayarkan lebih besar daripada pajak penghasilan yang terutang

2)   jumlah zakat yang harus dibayarkan 2,5% dari Rp 720.000.000,00

3)   besarnya pajak penghasilan adalah 1/6 dari jumlah zakatnya

50.   Pengertian badan dalam UU KUP 2000 adalah ....

1)   kongsi

2)   perkumpulan

3)   yayasan

51.   Berikut ini merupakan fungsi NPWP adalah ....

1)   bukti pembayaran pajak dari WP dan identitas dari WP

2)   menjaga ketertiban pembayaran pajak

3)   memudahkan pengawasan administrasi perpajakan

52.   Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal ....

1)   WP badan telah dibubarkan secara resmi

2)   WP orang pribadi sakit keras sehingga tidak mampu membayar pajak

3)   warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah dibagi

53.   Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah ....

1)   sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang

2)   sarana melaporkan PPN dan PPnBM yang dibebaskan atau ditanggung pemerintah

3)   sarana melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

54.   Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung oleh Wajib Pajak, namun khusus SPT Masa PPN dapat disampaikan melalui media elektronik. Hal ini disebabkan karena ....

1)   Kantor Penyuluhan Pajak hanya dapat membaca perhitungan PPN melalui komputer

2)   data yang disampaikan berupa disket dan catridge

3)   administrasi pembukuan PKP dilakukan dengan komputer berupa sistem basis data (data base system)

55.   Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WP dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah ....

1)   menggunakan satuan mata uang asing yang diijinkan Menteri Keuangan

2)   disusun dengan bahasa Inggris dan memperhatikan laporan keuangan perusahaan

3)   diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan accrual basis atau cash basis

56.   Berikut ini adalah tujuan penyelenggaraan pembukuan pajak ....

1)   mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha

2)   perhitungan PKP, PPN dan PPnBM

3)   pengisian SPT

57.   Alasan WP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah ....

1)   tidak menyetujui terbitnya Surat Ketetapan Pajak

2)   perhitungan pajak yang merugikan akibat sistem Official Assestment

3)   tingginya tarif pajak yang berlaku

58.   Putusan BPSP berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat berupa ....

1)   menambah pajak yang harus dibayar

2)   pajak menjadi tanggungan negara

3)   menolak membetulkan kesalahan tulis atau hitung

59.   Dalam menyelesaikan sengketa pajak, BPSP memiliki kekuasaan penuh atas ....

1)   mengawasi tugas kuasa hukum yang memberikan bantuan pihak yang bersengketa

2)   memeriksa dan membuat putusan atas suatu sengketa

3)   meminta data atau keterangan dari pihak ketiga

60.   Putusan BPSP merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diambil berdasarkan ....

1)   hasil penilaian pembuktian

2)   peraturan perpajakan yang berlaku

3)   keyakinan anggota sidang