Soal Kebijakan Pemerintah

TUGAS MANDIRI

KEBIJAKAN PEMERINTAH

(IPEM4538)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 28,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Berdasarkan pendekatan fungsional, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengalokasikan biaya secara langsung dari sistem politik kepada warganya adalah ....           

A.   penarikan sumberdaya

B.   pengaturan

C.   pembagian

D.   simbolik

2.   Metode analisa kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan adalah ....

A.   monitoring

B.   forecasting

C.   evaluation

D.   rekomendasi

     

3.   Pendekatan kebijakan yang relatif cocok digunakan untuk membuat keputusan yang bersifat fundamental dan modifikasi dari program yang sudah ada adalah ....

A.   rasional komprehensif

B.   komprehensif inkremental

C.   institusional inkremental

D.   pengamatan terpadu

4.   Upaya untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan sehingga tuntutan dan dukungan menjadi perhatian dan keputusan politik adalah ....

A.    rekruitmen politik

B.     artikulasi kepentingan

C.   agregasi kepentingan

D.   sosialisasi politik

5.   Kebijakan pemerintah baik bentuk, bidang atau fungsinya harus didasarkan pada hukum. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah bersifat ....

A.   universal

B.   otoritatif

C.   alokatif

D.   ekstraktif

6.   Kebijakan pemerintah berdasarkan teori kelompok dan permainan harus lebih mendasarkan diri pada ....

A.   kehendak sekelompok kecil massa dengan kekuasaan yang besar

B.   kehendak kelompok yang lebih besar kekuasaannya, tetapi masih memper-hatikan kelompok lainnya

C.   kepentingan umum atau kepentingan bersama walaupun porsi atau keseimbangannya berlainan

D.   kriteria tertentu yang dianggap paling baik untuk melakukan pemilihan alternatif diantara berbagai alternatif yang diajukan

7.   Untuk memecahkan masalah kebijakan pemerintah yang sangat kompleks, dapat ditempuh dengan cara ....

A.   penyusunan hirarkhi dari unsur kompleks kebijakan

B.   penetapan urutan prioritas yang sifatnya kompleks

C.   pengelompokan unsur masalah yang heterogen

D.   penempatan unsur kebijakan yang lebih kecil pada tingkat tertinggi

8.   Agar kebijakan peka dan tanggap terhadap kontrol sosial, maka perumusan kebijakan harus bersifat ....

A.   informatif

B.   preskriptif

C.   prediktif

D.     politis

9.   Administrator yang mempunyai kekuasaan besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah cenderung memiliki gaya ....

A.   reaktif

B.   preskriptif

C.     proaktif

D.   rasionalis

10.   Seorang analis yang ingin mengetahui informasi yang bersifat advokatif dapat menggunakan prosedur analitik ....

A.   prediksi

B.   deskripsi

C.   preskripsi

D.   evaluasi

        11.   Pilihan dan kecenderungan perhatian pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya ....

A.   agenda kebijakan

B.   tuntutan kebijakan

C.   prioritas kebijakan

D.   isu kebijakan

12.   Kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan pemerintah adalah ....

A.   agenda pemerintah

B.   proposal kebijakan

C.   legitimasi kebijakan

D.   implementasi kebijakan

13.   Masalah yang dapat dikategorikan sebagai agenda pemerintah antara lain ....

A.   penghapusan diskriminasi

B.   peningkatan partisipasi politik rakyat

C.   pemberantasan tengkulak dan ijon

D.   pengangguran terjadi di mana-mana

14.   Perbedaan dalam proses implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn dipengaruhi oleh ....

A.   isi kebijakan

B.   konteks kebijakan

C.   sifat kebijakan

D.   pelaksanaan kebijakan

15.   Untuk dapat melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan dengan baik diperlukan kriteria tertentu, antara lain dapat ....

A.   dilaksanakan dan diterima semua pihak

B.   diberikan bobot nilai pada setiap alternatif

C.   dibandingkan dengan bobot negatif-nya

               D.   didefinisikan secara baik dan jelas

16.   Faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dan prestasi kerja dalam model implementasi kebijakan, antara lain ....

A.   kepatuhan bertindak

B.   sumber kebijakan

C.   lingkup kesepakatan

D.   jumlah perubahan

17.   Prinsip dasar dalam melaksanakan pengesahan kebijakan di negara yang menganut paham demokrasi adalah ....

A.   persuasi dan negosiasi

B.   saling memberi dan menerima

C.   pemungutan suara

D.   perjanjian sesuai nilai masyarakat

18.   Menurut model kerangka analisis implementasi, tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain dipengaruhi oleh ....

A.   ciri atau sifat badan pelaksana

B.   ukuran dan tujuan kebijakan

C.   komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

D.   kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses pelaksanaan

19.   Kebijakan pemerintah yang bersifat symbolic policies antara lain kebijakan tentang ....

A.   pembatasan penjualan obat-obatan jenis tertentu secara bebas

B.   larangan menginjak rumput pada taman kota

C.   penyediaan barang keperluan pribadi

D.   larangan menyimpan senjata api tanpa dilindungi surat yang syah

20.   Setiap penggunaan analisis sebagai alat kontrol dalam interaksi politis dapat disebut sebagai analisis ....

A.   politis

B.   persuasi

C.   partisan

D.   proyeksi

21.   Gaya kerja golongan aktor reformis dalam proses pembuatan kebijakan cenderung berperilaku ....

A.   komprehensif

B.   eksplisit

C.   juru tawar

D.   aktivis

22.   Masalah yang telah diusulkan dan berubah dari fase merumuskan masalah ke dalam pemecahan masalah adalah ....

A.   problem definition

B.   proposal agenda

C.   bargaining agenda

D.   continuing agenda

23.   Agar analis kebijakan dapat merekomen-dasikan kebijakan tentang upah minimum regional sebagai cara untuk memecah-kan ketidakadilan sosial, maka pendekat-an yang relatif cocok digunakan adalah  ....

A.   empiris

B.   evaluatif

C.   normatif

D.   advokatif

24.   Model fungsi kesejahteraan sosial yang mempunyai asumsi sekurang-kurangnya salah seorang dapat diuntungkan tanpa merugikan orang lain” adalah ....

A.   manfaat

B.   pertukaran

C.   transformasi produksi

D.   diagram kotak edgworth

25.   Perilaku golongan aktor inkrementalis identik dengan peran yang dimainkan oleh ....

A.   lobbyist

B.   teknisi

C.   politisi

D.   reformis

26.   Ketetapan MPR, keputusan presiden, peraturan administratif dan keputusan peradilan dapat dikategorikan sebagai ....

A.   keputusan kebijakan

B.   pernyataan kebijakan

C.   keluaran kebijakan

D.   hasil akhir kebijakan

27.   Salah satu kelemahan teori pengambilan keputusan rasional komprehensif adalah ....

A.   pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu

B.   alternatif pemecahan masalah perlu diteliti secara seksama

C.   pembuat keputusan biasanya dihadapkan pada situasi yang sarat dengan nilai yang saling bertentang-an

D.   setiap alternatif dan akibat yang menyertainya perlu diperbandingkan dengan alternatif lainnya

28.   Kebijakan pemerintah berdasarkan teori kelompok dipandang sebagai ....

A.   aktivitas kelembagaan dan pusat kegiatan politik kelompok

B.   pencapaian tujuan kelompok secara efisien

C.   preference nilai-nilai kelompok yang memerintah

D.   keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 29  SAMPAI   40,   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

29.   Di dalam demokrasi liberal, kebijakan pemerintah seyogyanya memiliki keam-puhan dalam memecahkan masalah sosial dan peka terhadap kontrol sosial,

sebab                       

kebijakan pemerintah merupakan ke-putusan yang secara formal diumumkan dan konsekuensi-konsekuensi yang ingin dicapai oleh tindakan pemerintah.

30.   Untuk konteks negara sedang ber-kembang, model rasional komprehensif tidak mudah diterapkan,

sebab                       

perangkat teori yang siap pakai untuk kondisi negara sedang berkembang tidak memadai.

31.   Perubahan kebijakan pemerintah dalam pandangan teori elit dilakukan secara komprehensif tetapi konservatif,

sebab                       

kelompok elit secara aktif selalu berusaha agar dapat mempengaruhi massa yang sifatnya pasif apatis.

32.   Studi tentang kebijakan pada dasarnya merupakan studi tentang pembuatan pilihan secara rasional,

sebab                       

suatu kebijakan yang berhasil mencapai tujuannya, biasanya dikategorikan sebagai rasional.

33.   Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan,

sebab                       

proses implementasi kebijakan sebagai bagian integral dari proses perumusan kebijakan.

34.   Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi keputusan kebijakan,

sebab                       

kegiatan memilih alternatif yang memuaskan semata-mata bersifat rasional.

35.   Dalam masyarakat yang strukturnya majemuk, paham inkremental secara politis lebih aman,

sebab                       

para pembuat keputusan kekurangan waktu, pengalaman dan sumber lain yang diperlukan untuk menganalisis secara komprehensif.

36.   Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijakan,

sebab                       

proses perumusan kebijakan dengan sendirinya berhenti begitu proses pengesahan dimulai.

37.   Perumusan masalah kebijakan akan selalu tergantung pada persepsi dan nilai-nilai dari kelompok yang berbeda-beda,

sebab                       

kebijakan pemerintah selalu diklasifikasi-kan sesuai dengan bobot kepentingan-nya dan pencapaian nilai-nilai tertentu.

38.   Tanggung jawab utama untuk menginplementasikan program atau proyek secara tepat berada pada para staf administrasi,

sebab                       

staf administrasi memiliki wewenang, kekuasaan dan mampu menumbuhkem-bangkan sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak lain.

39.   Masyarakat cenderung mempunyai kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah,

sebab                       

kebijakan pemerintah dibuat secara syah, konstitusional dan oleh pejabat berwenang.

40.   Analisis kebijakan berkaitan dengan penelitian dan penggambaran secara cermat mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah,

sebab                       

berdasarkan alasan politis, studi kebijakan pemerintah dimaksudkan untuk menyempurnakan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   41   SAMPAI   45,   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

41.   Jika kebijakan pemerintah dianggap sebagai serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana dengan menjelaskan tujuan dan cara mencapainya, maka lingkup kebijakan pemerintah adalah ....

1)   perumusan kebijakan

2)   pengesahan kebijakan

3)   pelaksanaan kebijakan

42.   Komponen kebijakan pemerintah yang perlu dianalisa antara lain terdiri atas ....

1)   masalah dan alternatif kebijakan

2)   tindakan dan hasil kebijakan

3)   pola pelaksanaan dan penyimpulan praktis kebijakan

43.   Ciri kebijakan pemerintah menurut teori kelembagaan adalah ....

1)   pemerintah dan rakyat memberikan keabsahan terhadap kebijakan yang ditempuhnya

2)   pemerintah memberlakukan kebijak-annya secara universal

3)   hanya pemerintah yang mempunyai wewenang memaksakan kebijakan

44.   Nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman perilaku para pembuat keputusan antara lain nilai ....

1)   politik dan ideologis

2)   organisasi dan pribadi

3)   fundamental dan statusquo

45.   Untuk memilih kebijakan yang rasional, pembuat kebijakan memerlukan informasi berupa ....

1)   preferensi nilai dalam masyarakat beserta bobotnya

2)   alternatif kebijakan yang ada dalam batas kewajaran

3)   kebijakan yang paling efisien