Soal Sistem Humum Indonesia

TUGAS MANDIRI

SISTEM HUKUM INDONESIA

(ISIP4131)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  18, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Pembunuhan besar-besaran terhadap kaum Yahudi pada jaman Hitler, termasuk tindakan

A.   War crimes.

B.   Genocide.

C.   Crimes against peace.

D.   Crimes against humanity.

2.   Perjanjian yang membentuk ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum masyarakat Internasional adalah      

A.   Law making.

B.   Convention.

C.   Contract.

D.   Agreement.

     

3.   Ali seorang mahasiswa UT, yang tertangkap basah saat ia ujian telah menyontek dengan membuka kertas contekannya.

      Perbuatan menyontek yang dilakukan Ali disini termasuk dalam pengertian        

A.   Subjek Hukum.

B.   Hak dan Kewajiban.

C.   Peristiwa Hukum.

D.   Hubungan Hukum.

4.   Wewenang presiden dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UUD 45 adalah sebagai berikut, kecuali          

A.   Peraturan pemerintah pengganti UU.

B.   Undang-Undang.

C.   Peraturan Pemerintah.

D.   Peraturan Presiden.

5.   Suatu perguruan Tinggi swasta memperoleh status disamakan dari kopertis, hal ini masuk dalam pengertian        

A.   BESTUUR.

B.   REGELING.

C.   POLITIE.

D.   RECHTSPRAAK.

6.   Hubungan antara penguasa dengan warga masyarakat yang bersifat aktif merupakan perwujudan cita-cita negara

A.   penjaga malam.

B.   komunis.

C.   kesejahteraan.

D.   sosialis.

7.   Alat-alat kelengkapan MPR yang tidak didasarkan pada fraksi-fraksi yang ada di DPR komposisi keanggotaannya ialah 

A.   Pimpinan Majelis.

B.   Badan Pekerjaan Majelis.

C.   Panitian ADHOC Majelis.

D.   Komisi Majelis.

8.   Susunan peradilan Gubernemen bagi golongan Eropa di Jawa dan Madura adalah seperti yang tercantum dibawah ini, kecuali

A.   Residentiegereht.

B.   Landraad.

C.   Hoogerechtshof.

D.   Raad van Justitie.

9.   Perbedaan hukum, kaidah hukum dan pengeritan dasar hukum Paul Scholten mengajukan kriteria untuk membedakan bidang hukum publik dan hukum privat sebagai berikut, kecuali 

A.   tujuan hubungan hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan.

B.   pribadi yang mengadakan hubungan hukum.

C.   kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum.

D.   kepentingan-kepentingan yang diatur.

10.   Aliran yang berpendapat bahwa sumber isi hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa adalah

A.   aliran hukum kodrat (hukum alam) rasionalistis.

B.   aliran dogmatik hukum.

C.   aliran sosiologi hukum.

D.   aliran historis.

11.   Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat diresmikan dengan       

A.   Sekretariat Jendral M.P.R.

B.   Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I.

C.   Putusan pimpinan M.P.R dan DPR.

D.   Putusan Presiden R.I.

12.   Susunan peradilan Gubernemen untuk Bumi Putera di Luar Jawa dan Madura diatur dalam

A.   Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering. (R.V).

B.   Het Herziene Indonesiech Regelement (H.I.R).

C.   Roglement op de Rechterlijke Organisatie (R.O).

D.   Reglement buitengewesten (Rbg).

13.   Setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban adalah merupakan      

A.   Kategori Hukum.

B.   Objek Hukum.

C.   Subjek Hukum.

D.   Standar Hukum.

14.   Seorang perampok yang juga melakukan pembunuhan, Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Hakim, sanksi tersebut termasuk dalam        

A.   Pemulihan keadaan.

B.   Pemenuhan keadaan.

C.   Siksaan materiil.

D.   Siksaan moral.

15.   Si Ali berdomisili di Jakarta, Ia mendapatkan kartu tanda penduduk dari Bogor dengan jalan memberi uang suap kepada lurah salah satu desa di wilayah Bogor.

        Tindakan lurah tersebut merupakan     

A.   detournement de pouvoir.

B.   Abus de droit.

C.   Onrechtnnatige daad.

D.   Excess de pouvoir.

16.   Apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak sah dalam suatu keputusan tingkat kasasi maka badan yang berhak mencabut peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah           

A.   Mahkamah Agung.

B.   Instansi yang bersangkutan.

C.   Presiden.

D.   Dewan Perwakilan Rakyat.

17.   Suatu pendapat yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dikemukakan oleh    

A.   W Zevenbergen.

B.   J.H.A Logemann.

C.   Hans Kelsen.

D.   Gustav radbruch.

18.   Cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi adalah

A.   Sosiologi hukum.

B.   Psikologi hukum.

C.   Anthropologi hukum.

D.   Politik hukum.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR  19  SAMPAI  31,   PILIHLAH!

A.   JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB!

B.   JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN BENAR, TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB!

C.   JIKA PERNYATAAN BENAR, ALASAN SALAH, ATAU JIKA PERNYATAAN SALAH ALASAN BENAR!

D.   JIKA PERNYATAAN DAN ALASAN KEDUANYA SALAH!

19.   Faham bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem hukum dewasa ini.

sebab                 

Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji secara material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

20.   Pelanggaran terhadap hukum akan melahirkan perikatan berdasarkan Undang-Undang.   

sebab                 

Pada hukum perdata adat dikenal apa yang disebut perikatan penyelewengan perdata.

21.   Pluralisme di bidang Hukum di Indonesia dewasa ini adalah akibat politik hukum pemerintah penjajahan Belanda. 

sebab                 

Penjajah Belanda dengan melalui pasal 163 I.S. membagi penghuni wilayah Nusantara menjadi berbagai golongan penduduk dan melalui pasal 131 I.S. menentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk tersebut.

22.   Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden.         

sebab                 

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis permusyawaratan rakyat.

23.   Hukum perdata Barat tertulis tidak dikodifikasikan adalah sebagai akibat dari perkembangan zaman.       

sebab                 

Tidak ada hukum diluar undang-undang adalah suatu gagasan yang bersifat utopis.

24.   Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara tepat yakni “Kitab Undang-undang Hukum Perdata” dan “Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.      

sebab                 

Wet adalah peraturan yang dibuat oleh Raja Belanda dengan persetujuan Parlemen sedang undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

25.   Adopsi di dalam hukum perdata adat merupakan suatu perbuatan yang bersifat dan tunai.           

sebab                 

Adopsi harus dilakukan dihadapan pejabat hukum dan di bayar secara magis.

26.   Hukum perdata Internasional adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa perdata Internasional.    

sebab                 

Hukum Internasional semata-mata bersumber pada hukum normal saja.

27.   Hubungan antara ajaran hukum alam dengan orientasi hukum positif bersifat ambivalen.

sebab                 

Hukum alam di satu fihak dapat berfungsi sebagai sarana koreksi bagi hukum positif, di lain fihak hukum alam menjadi inti dari hukum positif.

28.   Dari berbagai pasal undang-undang dapat ditemukan adanya pasal-pasal yang tidak menunjukkan hubungan kondisi dan konsekuensi atau masuk dalam pandangan hipotesis.        

sebab                 

Tidak semua pasal undang-undang merupakan perumusan kaidah hukum yang menunjukkan adanya hubungan antara suatu syarat tertentu dengan akibat tertentu, jadi masuk dalam pandangan katagoris.

29.   Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan UU.

sebab                 

Setiap UU harus mendapatkan persetujuan DPR.

30.   Perjanjian Internasional mengikat semua negara baik yang menandatangani traktat maupun yang tidak.   

sebab                 

Dalam Traktat mengandung azas Pacta Survanda yakni perjanjian harus dipatuhi oleh para pembuatnya.

31.   De Heeren Zeventien adalah nama yang diberikan untuk pimpinan V.O.C yang bermukim di negeri Belanda.        

sebab     

De Heeren Zeventien bertugas membaut peraturan yang harus dilaksanakan oleh para pengurus V.O.C, peraturan tersebut terkenal dengan nama Statuten van Batavia.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   32   SAMPAI   45,   PILIHLAH!

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

32.   Apabila orang mempermasalahkan mengenai hukum tercatat, maka orang senantiasa akan mengkaitkan pada     

1)   hukum tidak tertulis

2)   hukum kebiasaan

3)   hukum adat

33.   Peranan menurut hukum tata negara menurut Van Hoven dapat dibedakan dalam           

1)   Regeling

2)   Betuur ; Politie ;

3)   Rechtspraak

34.   Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang, yang dimaksud dengan seimbang disini adalah      

1)   suami adalah kepada rumah tangga dan istri ibu rumah tangga

2)   hak dan kedudukan suami dan istri sama, baik dalam pergaulan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat

3)   masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

35.   Kewajiban setiap anak dalam usia berapapun untuk menaruh hormat dan keseganan terhadap orang tuanya merupakan    

1)   tata kaidah kepercayaan

2)   tata kaidah kesusilaan

3)   tata kaidah hukum

36.   Pembedaan mengenai sifat dari kaidah hukum terdapat hubungan dengan isi dari suatu kaidah hukum. Kaidah hukum yang imperatif berisikan          

1)   suruhan (“gebod”)

2)   kebolehan (“mogen”)

3)   larangan (“verbod”)

37.   Inti masalah hubungan antar pengausa meliputi segi-segi          

1)   struktural

2)   kolegial

3)   fungsional

38.   Keistimewaan kedudukan ordonantie pada periode Indische Staatsregeling (1926 - 1942) ialah     

1)   ordonantie tidak dapat diubah oleh Koninklijk Besluit (K.B)

2)   ordonantie dapat mencabut/mengubah Koninklijk Besluit masa sebelum I.S yang mengatur soal extern dan pertahanan

3)   ordonantie dapat mencabut/mengubah wet masa sebelum I.S yang mengatur soal intern

39.   Suatu kesadaran hukum yakni suatu kesadaran bahwa suatu kebiasaan merupakan hukum dinyatakan lebih baik dalam pengertian       

1)   opinio iuris necessitatis

2)   opinio necessitatis

3)   opinio iuris

40.   Prof.Dr.Soepomo berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah

1)   hukum yang tidak tertulis (“unstatutory law”)

2)   hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (Judge made law”)

3)   hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara

41.   Seorang pegawai negeri yang terbukti telah melakukan korupsi. Ia dapat dikenai sanksi berupa   

1)   pemecatan dari jabatan

2)   hukum penjara selama beberapa tahun

3)   pemulihan keadaan

42.   Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden R.I namun ia tidak diperkenankan merangkap menjadi   

1)   penasehat hukum

2)   pelaksana keputusan pengadilan

3)   pembela

43.   Pengertian sumber hukum dalam filsafat hukum dipakai dalam arti sebagai sumber

1)   isi hukum

2)   pengenalan hukum

3)   sumber kekuatan mengikat dari hukum

44.   Yang merupakan subjek Hukum Tata Negara adalah seperti yang tercantum di bawah ini

1)   Presiden

2)   Gubernur

3)   Anggota DPR/MPR

45.   Subjek hukum menurut Hukum Adat meliputi

1)   orang pribadi

2)   kepala adat

3)   pribadi hukum