Soal usaha-usaha milik negara dan daerah

TUGAS MANDIRI

USAHA-USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH

(ADPU4337)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 20,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Menurut pendapat W. Friedman dalam karyanya Law in changing society, konsepsi Perusahaan Negara, dibedakan menjadi tiga, kecuali ....

A.   Departemental Government Companies

B.   Statutory Public Corporations

C.   Private Companies

D.   Commercial Companies

2.   Peraturan perundangan yang membedakan usaha-usaha negara dalam Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan adalah ....        

A.   Indische Bedrijven wet

B.   Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960

C.   Undang-undang Nomor 9 Prp Tahun 1969

D.   Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

     

3.   Besarnya Pajak Perseroan dari BUMN yang dibayarkan kepada kas negara sebesar 49,8%. Hal ini menunjukkan besarnya peran perusahaan negara sebagai ....

A.   Agent of Development

B.   Penghimpun dana pembangunan

C.   Business entity

D.   Public Finance

4.   Tujuan perusahaan negara dikatakan bersifat majemuk dan meliputi bidang-bidang berikut ini, kecuali ....

A.   sosial politis

B.   pelayanan umum

C.   ekonomi makro

D.   ekonomi mikro

5.   Menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 pasal 4 ayat 1, Perusahaan Negara Jawatan adalah satu kesatuan produksi yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, kecuali ....

A.   memberikan jasa

B.   menyelenggarakan kemanfaatan umum

C.   membantu melancarkan pertumbuhan perusahaan kecil menengah

D.   meningkatan pendapatan

6.   Modal dan Keuangan Perusahaan Negara Jawatan tercermin dalam ....

A.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan

B.   Aggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan

C.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

D.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen

7.   Pengawasan intern dalam Perusahaan Negara Jawatan dilakukan oleh ....

A.   Direktur Jenderal Departemen

B.   Inspektur Jenderal Departemen

C.   Direktur Perusahaan Negara Jawatan

D.   Dewan Komisaris Jawatan

8.   Pelaksanaan pimpinan pada Perusahaan Negara Umum Otorita Asahan diserahkan kepada ....

A.   Direktur Jenderal Departemen

B.   Direktur Utama perusahaan

C.   General Manager

D.   Direktur Perum

9.   Kegiatan untuk menilai Perum dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional disebut kegiatan ....

A.   pembinaan

B.   koordinasi

C.   pengawasan

D.   pemeriksaan

10.   Kegiatan usaha yang belum dapat dilakasanakan oleh Sektor swasta dan Koperasi dirintis oleh ....

A.   konglomerat

B.   Multi National Corporation (MNC)

C.   Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

D.   Persero

11.   Salah satu usaha pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat adalah ....

A.   mendirikan Persero Dana Reksa untuk merintis perdagangan bursa modal

B.   menjual saham prioritas

C.   menjual saham preference

D.   memperbanyak pendirian Persero

12.   Pengusaha kecil dan masyarakat luas dapat diikutsertakan dalam Persero dengan cara ....

A.   membeli saham preference

B.   membeli saham prioritas

C.   membeli saham bonus

D.   membeli saham pecahan

13.   Saham yang dapat diperoleh karena ada pembagian keuntungan dan dibayarkan dalam wujud dividen yang diperolehnya disebut ....

A.   saham pecahan

B.   saham preference

C.   saham bonus

D.   saham prioritas

14.   Perusahaan Jawatan Daerah didirikan dengan dasar ....

A.   IBW Stb. 1874 – 419

B.   Unndang-undang Nomor 5 Tahun 1962

C.   Akte Notaris; pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang

D.   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

15.   Pengawasan umum terhadap perusahaan daerah dilakukan oleh Mendagri dan Kepala Daerah yang bersangkutan dan dalam melakukan pengawasan tersebut maka Gubernur Kepala daerah dibantu oleh ....

A.   Inspektorat Jenderal Depdagri

B.   Inspektorat Wilayah Kabupaten

C.   Inspektorat Pusat

D.   Inspektorat Wilayah Propinsi

16.   Bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan Pertamina dengan pihak lain dinamakan ....

A.   Exploration Contract

B.   Investation Sharing Contract

C.   Production Sharing Contract

D.   Exploration Sharing Contract

17.   Bank Umum Milik Negara menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 dapat membeli dan menjual tersebut di bawah ini, kecuali ....

A.   surat wesel dan order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara solider

B.   wesel yang diakseptasi oleh Bank dan waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

C.   kertas perbendaharaan atas beban negara

D.   surat hutang yang tercatat pada bursa efek resmi dan bunga serta pelunasan dijamin negara

18.   Untuk menutupi kerugian yang timbul atas modal perusahaan, Pertamina mempunyai cadangan ....

A.   rahasia

B.   diam

C.   umum

D.   tertutup

19.   Tugas pokok untuk menghimpun segala dana-dana masyarakat guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat dilakukan oleh ....

A.   Bank Indonesia

B.   Bank-bank devisa

C.   semua bank

D.   Bank Rakyat Indonesia

20.   Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk Giro dan Deposito serta dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek adalah ....

A.   Bank Sentral

B.   Bank Umum

C.   Bank Tabungan

D.   Bank Pembangunan

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 21  SAMPAI   30,   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

21.   Di Indonesia peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi cukup dominan,

sebab                      

tiga aktor utama dalam perekonomian Indonesia yaitu Negara, Swasta dan Koperasi.

22.   Perusahaan Negara di Indonesia berperan sebagai Agent of Development,

sebab                      

Perusahaan Negara di Indonesia berbentuk Perum, Perjan dan Persero.

23.   Menurut dasar hukum pendirian Perusahaan Negara Jawatan, perusahaan dikatakan bersifat statis,

sebab                      

kedudukan hukum Perusahaan Negara Jawatan sepenuhnya tunduk kepada Hukum Administrasi Negara atau Hukum Publik.

24.   Perusahaan Umum dapat melakukan tuntutan dan dapat dituntut secara hukum atas tindakan yang dilakukannya,

sebab                      

dasar hukum pendirian Perusahaan Umum diatur berdasarkan Hukum Perdata.

25.   Perusahaan Negara Umum dapat memperoleh dan meminjam dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri serta obligasi dari masyarakat,

sebab                      

prinsip Perusahaan Negara Umum secara finansial harus berdiri sendiri.

26.   Setelah perusahaan perseroan berjalan dengan baik, saham-saham Persero dapat di jual kepada masyarakat (go public),

sebab                      

sebagian atau seluruh modal Persero dimiliki oleh Negara.

27.   Dominasi swasta atas Perusahaan Perseroan (Persero) tetap dapat dihindari,

sebab                      

penguasaan Modal Persero dibatasi oleh Pemilikan Saham Prioritas oleh Negara.

28.   Sumber keuangan daerah harus cukup memberikan kemampuan dan kekuatan bagi daerah yang bersangkutan,

sebab                      

dalam pasal 18 UUD 1945 Pemerintah menghendaki agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

29.   Saham bonus hanya dapat dimiliki oleh daerah, baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II,

sebab                      

adanya saham bonus di tangan daerah maka segala kegiatan perusahaan dan pengurusan perusahaan daerah berada di tangan Kepala Daerah.

30.   Bank Indonesia adalah Bank Sentral,

sebab                      

Bank Indonesia membimbing pelaksanaan kebijakan moneter dan mengkoordinasi, membina serta mengawasi semua perbankan.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   31   SAMPAI   45,   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!  

31.   Kebijakan harga yang diterapkan oleh Perusahaan Negara ditentukan atas dasar ....

1)   kekuatan pasar

2)   eknomi mikro

3)   kemampuan konsumen

32.   Peran Perusahaan Negara di negara sedang berkembang dipengaruhi oleh faktor ....

1)   kekuatan ekonomi swasta nasional

2)   kebijakan penanaman modal asing

3)   prioritas pembangunan

33.   Kedudukan Perusahaan Jawatan di Indonesia adalah ....

1)   tidak mempunyai hak monopoli dan perlakuan khusus oleh pemerintah

2)   disusun sebagai suatu unit dari suatu Departemen/Direktorat Jenderal/Pemerintah Daerah

3)   berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas negara

34.   Ketentuan mengenai personalia atau kepegawaian Perusahaan Jawatan menyebutkan bahwa ....

1)   kedudukan hukumnya tunduk pada Hukum Administrasi Negara

2)   status pegawai Perjan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah

3)   penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan

35.   Perusahaan Jawatan diartikan sebagai suatu badan usaha pemerintah yang memberikan pelayanan umum dengan memegang persyaratan ....

1)   efisiensi dan efektivitas

2)   penghematan

3)   menggunakan prinsip-prinsip manajemen

36.   Modal Perusahaan Umum  dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya tidak dibagi dalam saham-saham. Jika dikaji lebih lanjut, penjualan sebagian saham BUMN ke masyarakat dapat melalui pasar modal atau koperasi akan mampu menciptakan ....

1)   efisiensi dan keterbukaan manajemen

2)   efektivitas pengawasan terhadap BUMN

3)   pemerataan kesempatan berusaha

37.   Kedudukan Perusahaan Negara di Indonesia mempunyai beberapa segi yaitu sebagai ....

1)   pengawasan perusahaan swasta

2)   aparatur perekonomian negara

3)   salah satu unsur dalam kehidupan perekonomian  nasional

38.   Salah satu tujuan perusahaan Perseroan adalah membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah yang dilakukan dengan jalan ....

1)   menyediakan dana dan tenaga dalam rangka mengatasi masalah teknis dan pemasaran

2)   mengadakan identifikasi proyek dan menyusun studi kelayakan dari perusahaan yang bersangkutan

3)   mengadakan penyertaan modal dan modal dasar

39.   Tujuan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal nominal perusahaan Persero, antar lain untuk ....

1)   perluasan kapasitas

2)   perbaikan atau reorganisasi keuangan

3)   investasi modal pada Perseroan Terbatas Swasta

40.   Pendirian Perusahaan Perseroan dapat dilakukan dengan cara ....

1)   penyertaan modal negara ke dalam Perseroan Terbatas

2)   pengalihan perusahaan swasta

3)   pengalihan Perusahaan Negara yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960

41.   Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 modal Perusahaan Daerah terdiri dari ....

1)   seluruh atau sebagian atas kekayaan daerah

2)   modal dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3)   neraca kekayaan daerah

42.   Pendapat Asli Daerah terdiri dari beberapa sumber antara lain ....

1)   pajak daerah dan retribusi daerah

2)   hasil perusahaan daerah

3)   lain-lain hasil usaha daerah yang sah

43.   Tata perbankan di Indonesia wajib melandaskan diri pada pembinaan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsung demokrasi ekonomi.

        Beberapa landasan pengaturan Tata Perbankan adalah ....

1)   tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan

2)   memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan

3)   memanfaatkan sumber daya manusia semaksimal mungkin

44.   Paket 27 Oktober 1988 yang mencakup deregulasi bidang perbankan, keuangan, dan moneter bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal ....

1)   pendirian lembaga keuangan

2)   perluasan jangkauan pelayanan

3)   menghadapi perubahan di bidang moneter

45.   Dalam rangka penyempurnaan di bidang pengawasan dan pembinaan perbankan, Bank Indonesia menerapkan early warning system yaitu berusaha mendeteksi kesulitan yang dialami sedini mungkin.....

1)   penyampaian neraca perhitungan rugi-laba pada waktu yang ditetapkan

2)   mengatasi kesulitan solvabilitas dan likuiditas

3)         penyampaian informasi yang dianggap perlu