TUGAS MANDIRI
EKONOMI POLITIK
(IPEM4435)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI 37, PILIHLAH SATU JAWABAN
YANG PALING TEPAT!
1. Analisis ekonomi politik bertumpu pada
A. penggunaan instrumen ekonomi untuk mengkaji
kegiatan politik rakyat.
B. analisis pasar politik dengan mengguna-kan
instrumen politik.
C. penggunan instrumen-instrumen analisis
ekonomi dan politik untuk mengkaji kegiatan ekonomi oleh negara.
D. penggunaan instrumen-instrumen analisis
ekonomi dan politik untuk mengkaji kegiatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan
besar dan multinasional.
2. Kemunculan studi ekonomi politik merupakan
jawaban atas
A. lemahnya perangkat-perangkat ilmu politik
untuk mengkaji perilaku pemerintah.
B. lemahnya perangkat ilmu ekonomi untuk
menganalisis perilaku politik pemerintah.
C. adanya kenyataan bahwa pemerintah memiliki
kewenangan politik untuk mengatur perilaku ekonomi.
D. munculnya wacana demokrasi dalam
kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara dan menguatnya peran swasta dalam
perekonomian negara.
3. Istilah ekonomi politik merujuk pada adanya
ketersinggungan antara kajian politik dan ekonomi. Kedua kajian tersebut
bertumpu pada kajian atas perilaku pasar, negara, dan masyarakat. Diantara
pernyataan berikut mana yang merupakan kajian yang bertumpu pada kegiatan
pasar, masyarakat dan negara?
A. Kegiatan penambangan pasir liar di suatu
sungai yang terletak di dalam wilayah tanah ulayat.
B. Kegiatan retribusi kegiatan perdagangan di
sebuah pasar tradisional.
C. Kegiatan pemungutan biaya keamanan oleh RT
setempat.
D. Kegiatan pengaturan perdagangan kayu oleh
para penebang liar.
4. Untuk mengurangi pengangguran pemerintah
melakukan tindakan menurunkan suku bunga. Tujuannya agar masyarakat bergairah
dalam melakukan investasi, karena didorong oleh bunga pinjaman yang rendah.
Pada akhirnya, setelah investasi meningkat maka orang-orang akan memiliki
lapangan pekerjaan dan akhirnya mereka
memiliki penghasilan yang akan mendorong mereka untuk meningkatkan konsumsi.
Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong meningkatnya produksi. Cara
berpikir dan berlogika seperti dalam pernyataan tersebut adalah logika ekonomi
yang diperkenalkan oleh mazhab
A. Ekonomi klasik.
B. Merkantilism.
C. Marxis.
D. Keynesian.
5. Pandangan Durkheim tentang masyarakat dengan
solidaritas organis menyatakan bahwa diferensiasi akan menghasilkan
spesialisasi. Mana pernyataan berikut yang sejalan dengan pandangan Durkheim
tentang solidaritas organis?
A. Bertahannya sistem ekonomi politik di Cina
yang secara politik tetap komunis namun secara ekonomi adalah pasar bebas.
B. Munculnya paham demokrasi ekonomi yang
melarang adanya monopoli dan oligopoli.
C. Adanya paham ekonomi Pancasila yang
mengijinkan adanya monopoli oleh negara.
D. Pada kondisi tidak ada peraturan akan muncul
kekacauan dalam bidang ekonomi politik.
6. Faktor budaya dapat merupakan faktor non
ekonomi yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Mana pernyataan berikut yang
merupakan contoh pengaruh budaya terhadap ekonomi politik?
A. Sebagai anak pejabat Rusli mendapatkan
hak-hak istimewa dari sebuah pemerintah daerah untuk menguasai pasar konstruksi
dan sayuran.
B. Seorang Bupati merasa terpaksa mem-berikan
sebuah proyek pemerintah kepada kepada keponakan isterinya, karena Bupati
tersebut merasa sulit menolak permintaan mertuanya.
C. Seorang pejabat melakukan korupsi karena
dorongan isterinya.
D. Gotong royong yang dilakukan di desa dalam
melakukan pembangunan sarana-sarana sosial seperti jalan dan jembatan.
7. Perbedaan utama antara sistem ekonomi
sosialisme dan komunisme adalah pada
A. peranan pemerintah dalam menentukan harga.
B. hak-hak kepemilikan individu.
C. kebebasan berusaha.
D. kebebasan dalam berproduksi.
8. Sistem ekonomi yang sekarang ini banyak
dipraktekkan oleh sebagian besar negara di dunia adalah sistem ekonomi yang
A. merupakan hasil dialektika antara sistem
komunis dan kapitalis.
B. mendorong pasar bebas.
C. berpihak pada pengusaha-pengusaha besar.
D. diatur oleh negara-negara industri maju.
9. Asumsi yang digunakan untuk menyusun Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 adalah jika sumber-sumber daya yang vital dan menyangkut
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta maka mekanisme pasar yang akan
berlaku. Jika mekanisme pasar yang berlaku, maka dimungkinkan tidak akan tercipta keadilan
sosial. Menurut teori peran negara, asumsi yang mendasari pemikiran peran
negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah
A. sudah seharusnya negara menguasai hajat hidup
orang banyak.
B. para pendiri negara beranggapan bahwa pasar
akan gagal dalam menciptakan keadilan sehingga negara perlu campur ke pasar.
C. para pendiri negara yakin bahwa sumber
kemakmuran bangsa Indonesia adalah sumber daya alam yang akan digunakan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
D. peranan negara akan selalu dibutuhkan oleh
para pengusaha yang bergerak dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.
10. Menurut perspektif Ronald Coase, banyaknya pedagang kaki lima yang
beroperasi di kota-kota besar sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu
menyewa kios, tetapi lebih disebabkan oleh tingginya biaya transaksi jika
mereka menjadi pedagang formal. Biaya transaksi yang timbul jika mereka berubah
menjadi pedagang formal adalah antara lain
A. biaya distribusi dan biaya pengangkutan.
B. pajak penghasilan, retribusi, dan biaya perijinan.
C. biaya keamanan kepada preman pasar dan biaya sewa ruangan.
D. biaya-biaya yang dipungut oleh RT/RW setempat.
11. Fokus pemikiran welfare
state (negara kesejahteraan) adalah
A. negara mengatur perekonomian yang dijalankan oleh swasta dengan
menge-luarkan berbagai regulasi yang berpihak kepada rakyat.
B. negara mengatur perekonomian yang dijalankan oleh BUMN dengan
menge-luarkan berbagai regulasi yang berpihak kepada rakyat.
C. negara menjalankan sendiri roda perekonomian untuk kepentingan
rakyat banyak.
D. kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab rakyat sendiri,
negara hanya memberikan fasilitas usaha yang dijalankan oleh rakyat. Negara
tidak berhak mengatur urusan-urusan
rakyat.
12. Salah satu hal yang ditentang oleh kaum neokonservatif atas konsep
negara kesejah-teraan adalah
A. negara kesejahteraan hanya berfokus pada kesejahteraan rakyat
sehingga memboroskan anggaran.
B. negara dianggap terlalu toleran dengan memberikan konsesi kepada swasta
untuk turut berperan dalam perekonomi-an.
C. negara dianggap terlalu campur tangan dalam ekonomi pasar.
D. ekonomi pasar dianggap sudah sangat terdistorsi oleh pemilik modal
besar.
13. Pengkaplingan hutan di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya oleh
HPH, Birokrat dan militer pada masa orde baru merupakan ciri dari adanya
A. Cooperation.
B. Korporatisme negara.
C. Koperasi.
D. Negara Kesejahteraan.
14. Adanya redistributive
combines di Indonesia ditunjukkan oleh
A. penguasaan semen oleh swasta.
B. tingkat korupsi yang tinggi.
C. korupsi dalam bidang perijinan.
D. banyaknya para politisi yang berkolusi dengan pengusaha.
15. Pemikiran Rotchild dan Curry menunjukkan adanya dua rasionalitas
yaitu rationalitas pemerintah dan rasionalitas petani. Kebijakan adalah
rasional, penolakan petani terhadap kebijakan pemerintah tersebut rasional,
dengan demikian
A. kebijakan pemerintah tersebut tidak legitimate (sah secara politik), sehingga ditolak oleh masyarakat.
B. kebijakan tersebut legitimate tetapi masyarakat kurang rasional
dalam menerimanya.
C. kebijakan tersebut sah secara politik, tetapi secara sosiologis
ditolak oleh masyarakat.
D. ukuran rasionalitas pemerintah berbeda dengan rasionalitas
masyarakat.
16. Pembentukan BPPC oleh pemerintah yang bertujuan agar BPPC dapat
mengatur produksi dan pemasaran cengkeh di Indonesia justru berubah menjadi
monopoli perdagangan cengkeh oleh BPPC. Dalam kasus BPPC ini, menurut pandangan
Samuel Popkin, kesalahan pengaturan tata niaga cengkeh terletak pada
A. pemerintah.
B. BPPC.
C. petani.
D. KUD.
17. Menurut analisis Popkin yang menyebabkan petani tetap miskin di
Vietnam adalah
A. para petani kurang mampu menggunakan teknologi pertanian yang
maju.
B. para petani kurang menguasai pasar hasil pertanian.
C. para petani masih memiliki sikap tradisional dalam perekonomian
pertanian.
D. para petani terkungkung oleh kebijakan pemerintah yang tidak
memihak petani.
18. Pemikiran aliran ekonomi politik baru difokus-kan pada antara lain
A. penggunaan alat-alat analisis baru seperti komputer, matematika
dan statistik dalam analisis ekonomi.
B. penggunaan faktor-faktor sosial, budaya, dan politik dalam
analisis ekonomi.
C. pengadopsian teori-teori politik kontem-porer seperti demokrasi
dan HAM.
D. keterlibatan elit politik dalam kegaiatan-kegiatan ekonomi negara.
19. Mana di antara pernyataan berikut yang ber-landaskan aliran
pemikiran public choice?
A. Karena saya orang Muhammadiyah, maka saya memilih Partai Amanat
Nasional (PAN).
B. Dilihat dari program partainya, usaha saya akan terhambat jika
Partai Amanat Nasional menang, sehingga saya tidak akan memilih PAN walau saya
anggota Muhammadiyah.
C. Saya bukan orang Muhammadiyah, tetapi orang tua saya adalah
pengurus Muhammadiyah sehingga saya harus mengikuti pilihan orang tua saya.
D. Saya tidak akan memilih PAN karena saya pernah tidak lulus satu
mata kuliah ketika Dr. Amin Rais (Ketua PAN) menjadi dosen saya.
20. Salah satu kelemahan public
choice adalah
A. terlalu berfokus pada metode induktif.
B. terlalu menekankan pada rasionalitas individu.
C. terlalu mengandalkan pendekatan ekonomi neo klasik.
D. terlalu menekankan adanya proses pertukaran.
21. Penggunaan prinsip non
exclusion nampak dalam pernyataan berikut
A. pemanfaatan kolam renang di sebuah hotel.
B. pemanfaatan laut.
C. pemanfaatn ferry penyeberangan.
D. pemanfaatan bis DAMRI.
22. Dalam kasus di Indonesia komoditi yang termasuk dalam komoditi
publik adalah
A. beras.
B. pupuk.
C. jalan tol.
D. jembatan.
23. Masalah utama yang muncul dari tindakan kolektif adalah
A. munculnya inefisiensi dalam pengelolaan.
B. munculnya konflik karena organisasi yang besar.
C. masalah partisipasi anggota kelompok yang tidak sama jumlah dan
besarnya.
D. masalah keadilan dalam pembagian sumber pendapatan.
24. Kasus free rider
tercermin dari contoh berikut
A. pengurus KUD memberikan kredit dengan uang pribadinya kepada
petani anggota KUD untuk memperoleh keuntungan bunga kredit.
B. pengurus KUD mengurus kredit dari BRI untuk petani dengan
membebankan semua biaya kredit kepada petani.
C. pengurus KUD memotong biaya bunga kredit kepada petani dari uang
kredit yang diterimanya (bunga dibayar di muka).
D. KUD meminta prosentase pengurusan (management fee) penggilingan
gula dari petani.
25. Perbedaan antara Popkin di satu sisi dengan Boeke di pihak lain
tentang nilai-nilai petani adalah
A. Popkin memandang para petani Asia secara individu kurang memiliki
keberanian untuk mengambil keputusan ekonomi.
B. Geertz dan Boeke memandang petani lebih terikat oleh norma dan
etika kelompok ketimbang kepentingan individu.
C. Popkin yakin masyarakat petani Asia terbelenggu oleh nilai-nilai
tradisional mereka.
D. Geertz dan Boeke tidak melihat adanya keterasingan cara berpikir
petani, petani adalah makhluk yang mampu mengejar kepentingan individunya.
26. Kebijakan kelembagaan pertanian yang diterapkan di Indonesia yang
cenderung menggunakan pendekatan-pendekatan eko-nomi yang matematis dan
rasional sering gagal di lapangan. Kegagalan ini disebabkan oleh
A. petani Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah sehingga tidak
mengerti ilmu ekonomi pasar.
B. moral petani Indonesia adalah petani subsisten yang lebih
mementingkan pertimbangan sosial dibanding ekonomi.
C. moral politik petani Indonesia cukup tinggi, mereka mengetahui
jika mereka bertani dengan baik yang memperoleh keuntungan besar adalah para
distributor.
D. petani belum terbiasa berjalan dengan hukum-hukum ekonomi
pertanian.
27. Tindakan kolektif lebih mudah diciptakan dalam
A. kelompok kecil, sebab lebih mudah memadukan sikap dan tindakan anggota-anggota
kelompok kecil.
B. kelompok besar, sebab dengan jumlah yang banyak kelompok akan
semakin merasa solid dan padu.
C. kelompok kecil, sebab kelompok kecil umumnya minoritas yang lebih
mudah disatukan.
D. kelompok besar, sebab kelompok besar memiliki nilai, norma, etika,
dan juga rasionalitasnya yang lebih tinggi diban-dingkan dengan kelompok kecil.
28. Dalam sistem ekonomi politik yang demokratis pertumbuhan ekonomi
dapat lebih mudah dicapai sebab
A. partai-partai politik akan diakui peranan-nya dan mengikuti pemilu
secara bebas.
B. rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan bebas berdebat.
C. semua komponen ekonomi dan politik berfungsi secara maksimal.
D. tidak adanya tekanan negara akan menciptakan stabilitas politik.
29. Penjelasan politis diperlukan untuk menjelas-kan pertumbuhan
ekonomi karena
A. faktor-faktor ekonomi memiliki kelemahan kuantitatif dalam
menjelaskan pertumbuh-an.
B. penjelasan dengan instrumen-instrumen politik mampu menjelaskan
secara kualitatif determinan pertumbuhan ekonomi.
C. faktor-faktor ekonomi kurang mampu menjelaskan dinamika partai
politik dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
D. adanya kesulitan dalam menghitung secara kualitatif faktor-faktor
ekonomi dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi.
30. Munculnya kelompok-kelompok kepentingan di dalam pemerintahan
menyebabkan
A. program-program pemerintah dapat berjalan baik berkat bantuan
kelompok kepentingan.
B. kelompok kepentingan biasanya hanya berfungsi sebagai free rider
atau rent seeker yang memakan pertumbuhan ekonomi.
C. kelompok kepentingan hanya memper-juangkan kepentingannya di
lembaga legislatif.
D. pada dasarnya tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah.
31. Model umum pertumbuhan ekonomi dihasil-kan oleh perpaduan antara
A. variabel ekonomi, sosial dan politik.
B. tingkat konsumsi, variabel ekonomi, dan sosial.
C. variabel politik, sosial, dan berjalannya distribusi pendapatan.
D. hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan investasi saja.
32. Salah satu contoh akibat penerapan strategi substitusi impor
adalah
A. inefisiensi dalam industri gula di Indonesia.
B. murahnya harga minyak di dalam negeri dibandingkan dengan harga di
luar negeri.
C. munculnya kasus-kasus free rider dan rent seeking dalam kebijakan
industri dalam negeri.
D. jatuhnya harga cengkeh karena monopoli oleh BPPC.
33. Menurut model dari Jan Erik Lane dan Svante Ersson, pertumbuhan
ekonomi akan terjadi jika terjadi perpaduan antara
A. meningkatnya investasi + meningkatnya tingkat pendidikan + sistem
demokrasi liberal.
B. meningkatnya investasi + meningkatnya tingkat pendidikan +
stabilitas politik.
C. meningkatnya investasi + meningkatnya pendapatan masyarakat +
sistem ekonomi terpusat.
D. meningkatnya investasi + meningkatnya kualitas sumber daya manusia
+ kebijakan ekonomi publik yang legitimate.
34. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang berbeda secara signifikan
dengan negara-negara maju dalam menanggapi pertambahan investasi. Perbedaan
tersebut adalah
A. pertambahan investasi di negara-negara maju akan selalu
mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
B. pertambahan investasi di negara-negara berkembang akan
selalu mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
C. pertambahan investasi di negara-negara maju tidak selalu
mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
D. pertambahan investasi di negara-negara berkembang tidak
selalu mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
35. Hukum Schmidt menyatakan bahwa tampilnya penguasa dari golongan
kiri akan memacu sektor publik dan menyurutkan peranan sistem pasar. Hukum
tersebut ternyata ini saat ini tidak berlaku di negara
A. Polandia.
B. Czek.
C. Cina.
D. Kuba.
36. Hukum Breton menyatakan
adanya kecende-rungan para birokrat melakukan pengge-lembungan anggaran (mark
up). Dari perspektif public choice, kecenderungan tersebut merupakan sifat
dasar manusia yaitu
A. Catallaxy.
B. Homo economicus.
C. Homo socius.
D. Anarkhi.
37. Pada era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, apakah masih
memungkinkan dilakukannya strategi pembangunan yang menekankan pada substitusi
impor?
A. Masih, karena strategi substitusi impor adalah hak setiap negara.
B. Tidak, strategi substitusi impor harus dibarengi dengan proteksi
industri yang berlawanan dengan semangat pasar bebas.
C. Mungkin, negara-negara maju tidak memiliki hak untuk mendikte
kebijakan ekonomi suatu negara.
D. Tidak, sebab kebijakan substitusi impor itu mahal, perlu investasi
yang besar.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 38 SAMPAI DENGAN
45, PILIHLAH!
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
38. Jika Indonesia menerapkan strategi promosi ekspor maka efisiensi dalam kegiatan ekonomi
harus dilakukan. Efisiensi ini dapat dicapai antara lain dengan mengurangi
biaya transaksi.
sebab
Rendahnya
biaya transaksi efisiensi ekonomi akan mengurangi biaya yang harus dikeluar-kan
oleh pemerintah.
39. Biaya transaksi dalam pelayanan publik di Indonesia sangat tinggi.
Hal ini akan berpengaruh bagi daya saing produk-produk Indonesia yang berbiaya
tinggi.
sebab
Biaya
transaksi yang tinggi, menurut Coase, sangat dipengaruhi oleh efektivitas
produk hukum dan pelaksanaannya.
40. Kasus-kasus dana nonbudgeter di beberapa departemen yang berasal
dari sumbangan pihak swasta pada dasarnya adalah hasil dari praktek
korporatisme negara.
sebab
Dalam
konsep korporatisme negara antara penguasa dan pengusaha dapat melakukan
transaksi secara tertutup yang tidak diketahui oleh publik.
41. Fungsi kebijakan publik pada dasarnya adalah regulasi untuk
mengatur kelangkaan agar barang publik dapat dikonsumsi secara adil.
sebab
Hal-hal
yang sifatnya tidak langka tidak memerlukan kebijakan publik.
42. Kebijakan tentang swastanisasi BUMN oleh pemerintah Indonesia
melalui bursa saham (listing) termasuk dalam kajian ekonomi politik.
sebab
Subjek
kajian ekonomi politik adalah berfokus pada peranan negara, masyarakat, dan
pasar.
43. Menurut Marx, struktur sosial dibangun di atas landasan struktur
perekonomian.
sebab
Struktur
sosial masyarakat kapitalis terdiri dari kelas buruh dan pengusaha yang
menguasai aset produksi.
44. Altruisme bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar.
sebab
Altruisme
lebih menekankan peranan negara dalam perekonomian, sehingga bukan ekonomi
pasar.
45. Dalam tradisi panen padi di Jawa ada istilah “bawon” yaitu sistem
bagi hasil bagi petani yang membantu memanen padi. Dengan sistem ini, siapapun
boleh ikut memanen padi, asal setuju dengan formula bagi hasilnya. Dalam
tinjauan ekonomi politik sistem bawon merupakan suatu keputusan dan budaya
panen padi yang sangat rasional.
sebab
Sistem
bawon sangat menguntungkan pemilik lahan sebab dialah yang menentukan formula
bagi hasil tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar