Soal Proses dan Teknik Penyusunan Perundang Undangan

TUGAS MANDIRI

PROSES DAN TEKNIK PENYUSUNAN

PERUNDANG-UNDANGAN

(IPEM4322)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 13,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Menurut Burkhardt Krems, berikut ini yang bukan merupakan bagian dari Ilmu Perundang-undangan adalah ...

A.   Proses Perundang-undangan

B.   Metode Perundang-undangan

C.   Taktik Perundang-undangan

D.   Teknik Perundang-undangan

2.   Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum adalah merupakan pengertian dari asas ....

A.   lex specialis derogat lex generalis

B.   lex posteriore derogat lex priori

C.   undang-undang tidak berlaku surut

D.   undang-undang tidak dapat diganggu gugat

3.   Menurut teori perundang-undangan, aspek material penyusunan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan ....

A.   proses perundang-undangan

B.   metode perundang-undangan

C.   sifat perundang-undangan

D.   teknik perundang-undangan

4.   Jenis kaidah hukum yang menetapkan bagaimana kita harus berperilaku adalah kaidah ....

A.   kewenangan

B.   perilaku

C.   sanksi

D.   peralihan

5.   Kaidah perilaku dalam realitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk kaidah berikut, kecuali kaidah ....

A.   larangan

B.   perintah

C.   kewenangan

D.   dispensasi

6.   Jenis kaidah hukum yang memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah kaidah ....

A.   perilaku

B.   perintah

C.   sanksi

D.   kualifikasi

7.   Menurut Soly Lubis berikut ini beberapa landasan proses pembuatan Peraturan Negara, kecuali landasan ....

A.   filosofis

B.   politis

C.   sosiologis

D.   yuridis

8.   Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengurusan keuangan negara, melaksanakan fungsi ....

A.   yudikatif

B.   operatif

C.   investigasi

D.   rekomendasi

9.   Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan UUD 1945 adalah pasal ....

A.   4 ayat 1

B.   5 ayat 1

C.   5 ayat 2

D.   20 ayat 1

10.   Dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden adalah berdasarkan UUD 1945 pasal ....

A.   4 ayat 1

B.   4 ayat 2

C.   5 ayat 1

D.   5 ayat 2

11.   Keputusan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 diatur dalam pasal ....

A.   18

B.   69

C.   72

D.   105

12.   Jangka waktu proses konsultasi hingga pelaporan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada Presiden adalah ....

A.   15 hari

B.   30 hari

C.   40 hari

D.   60 hari

13.   Berdasarkan pasal 105 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Desa dibentuk oleh ....

A.   Lembaga Musyawarah Desa

B.   Badan Perwakilan Desa

C.   Kepala Desa

D.   Kepala Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa

PETUNJUK:        UNTUK SOAL NOMOR 14  SAMPAI DENGAN  25,   PILIHLAH!

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

14.   Setiap peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan perundang-undangan,

sebab                       

salah satu kriteria agar produk hukum disebut sebagai Peraturan Perundang-undangan adalah harus bersifat tertulis.

15.   Kombinasi sifat kaidah hukum antara lain ditentukan oleh jenis peraturan perundang-undangan,

sebab                       

berdasarkan sifat kaidah hukum, makin tinggi tingkatan peraturan perundang-undangan maka makin individual dan konkret sifatnya.

16.   Susunan unsur-unsur struktur kaidah hukum dalam perumusan suatu peraturan harus tersusun secara berurutan,

sebab                       

dalam perumusan suatu peraturan, unsur-unsur struktur kaidah hukum harus ada dan dapat diidentifikasi pada rumusan pasalnya.

17.   Undang-undang organik mengatur materi yang ditentukan oleh UUD 1945 dan Ketetapan MPR,

sebab                       

Undang-undang non organik mengatur hal-hal yang tidak ditentukan oleh UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

18.   Anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat oleh Presiden melalui suatu Keputusan Presiden,

sebab                       

Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden.

19.   DPR selalu menyetujui PERPU yang diajukan oleh pemerintah untuk dijadikan undang-undang,

sebab                       

DPR dalam memberikan persetujuan atas PERPU yang akan dijadikan undang-undang dapat menggunakan hak amandemennya.

20.   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) jangka waktunya tidak terbatas,

sebab                       

pemerintah (Presiden) mengeluarkan PERPU apabila pemerintah menganggap masih memerlukan waktu yang dianggap cukup untuk melaksanakan suatu undang-undang dengan baik.

21.   Peraturan Pemerintah hanya dapat dibentuk apabila undang-undang secara tegas menyebutkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah,

sebab                       

Peraturan Pemerintah berisi peraturan untuk menjalankan undang-undang.

22.   Peraturan Pemerintah hanya boleh mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa apabila undang-undang yang dilaksanakannya mencantumkannya dalam pasal-pasal,

sebab                       

apabila undang-undang dalam pasal-pasalnya tidak mencatumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa maka Peraturan Pemerintah pun tidak boleh mencantumkannya.

23.   Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) merupakan Keputusan Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen,

sebab                       

Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai bidang tugasnya.

24.   Ketetapan MPR dibuat dengan menggunakan nomor putusan majelis,

sebab                       

Keputusan MPR dibuat dengan tidak menggunakan nomor putusan majelis.

25.   Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat,

sebab                       

pembahasan RUU dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan kecuali apabila Badan Pekerja menentukan dengan prosedur singkat.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   26   SAMPAI   45,   PILIHLAH!

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

26.   Suatu pengetahuan disebut sebagai ilmu mandiri, jika ....

1)   sistematis

2)   logis

3)   terminologinya spesifik

27.   Pengertian “peundang-undangan” adalah segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. “Segala hal” tersebut mengandung arti ....

1)   proses membuat peraturan negara

2)   bentuk peraturan negara

3)   jenis peraturan negara

28.   Suatu aturan hukum memiliki struktur kaidah yang terdiri atas unsur ....

1)   objek kaidah

2)   operator kaidah

3)   kondisi kaidah

29.   Sifat kaidah hukum peraturan perundang-undangan, antara lain ....

1)   umum - individual

2)   umum - konkret

3)   individual - abstrak

30.   Kaidah kewenangan publik terbagi dalam bidang ....

1)   eksekutif

2)   legislatif

3)   yudikatif

31.   Secara umum kaidah sanksi terbagi dalam sanksi ....

1)   pidana

2)   perdata

3)   administratif

32.   Landasan politis pembuatan UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ....

1)   pasal 1 ayat 1 UUD 1945

2)   pasal 18 UUD 1945

3)   pasal 20 ayat 1 UUD 1945

33.   Landasan yuridis pembuatan undang-undang dari segi formil, antara lain ....

1)   pasal 5 ayat UUD 1945

2)   pasal 20 ayat UUD 1945

3)   pasal 2 ayat UUD 1945

34.   Berikut ini adalah istilah dari undang-undang yaitu undang-undang ....

1)   pokok

2)   utama

3)   organik

35.   Berikut ini yang berwenang menetapkan Peraturan Desa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ....

1)   Bupati

2)   Kepala Desa

3)   Badan Perwakilan Desa

36.   Lembaga negara menurut UUD 1945, antara lain ....

1)   Wakil Presiden

2)   Dewan Pertimbangan Agung

3)   Mahkamah Agung

37.   Wewenang MPR terdiri dari antara lain ....

1)   mengubah UUD

2)   menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis

3)   menetapkan UUD

38.   Susunan anggota Dewan Pertimbangan Agung meliputi unsur-unsur dalam masyarakat yang terdiri dari tokoh ....

1)   nasional

2)   politik

3)   karya

39.   Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan, antara lain ....

1)   memeriksa  pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara

2)   menetapkan tuntutan ganti rugi

3)   melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang keuangan

40.   Bentuk putusan MPR berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999, antara lain ....

1)   Perubahan UUD

2)   Ketetapan MPR

3)   Keputusan MPR

41.   Dalam penyebutannya, lembaga pemerintah non-departemen mempunyai bermacam-macam penamaan antara lain ....

1)   Badan

2)   Lembaga

3)   Biro

42.   PERPU dalam sejarah konstitusi di Indonesia dapat dilihat dalam pasal ....

1)   22 UUD 1945

2)   139 Konstitusi RIS 1949

3)   96 UUDS 1950

43.   Jenis peraturan daerah, menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, antara lain ....

1)   Peraturan Daerah Tingkat II

2)   Keputusan Kepala Daerah Tingkat II

3)   Peraturan Desa

44.   Tembusan Amanat Presiden atas suatu Rancangan Undang-undang disampaikan kepada ....

1)   Wakil Presiden

2)   Menteri Kehakiman

3)   Panitia Antar Departemen dan Lembaga

45.   Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah wajib dimintakan persetujuan dahulu kepada Presiden dengan disertai penjelasan ....

1)   tujuan penyusunan

2)   sasaran yang ingin diwujudkan

3)   jangkauan pengaturan