Soal Hukum Tata Pemerintahan

TUGAS MANDIRI

HUKUM TATA PEMERINTAHAN

(IPEM4321)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 28,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Kajian Hukun Tata Pemeritahan telah mulai diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebelum tahun 1946 dengan istilah ....       

A.   Staatrecht

B.   Administratiefrecht

C.   Rechtshogeschool

D.   Staats en Administratiefrecht

2.   Faktor yang menjadi latar belakang pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara lebih tepat dibandingkan Hukum Tata Pemerintahan adalah ....

A.   hasil pertemuan Cibulan 1973

B.   keberadaan Ilmu Administrasi Negara

C.   kata “negara” adalah janggal dan berlebihan

D.   Adminstrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum

     

3.   Pengertian Hukum Tata Pemerintahan terdiri atas 3 unsur seperti tersebut di bawah ini, kecuali ....

A.   Hukum Administrasi Negara dalam arti luas

B.   Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit

C.   Hukum Tata Pemerintahan

D.   Hukum Tata Usaha Negara

4.   Semula tugas negara secara konvensional hanya mencakup 3 hal, namun dalam perkembangannya tugas negara semakin berkembang dan luas akibat kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan tugas negara yang dimaksud yaitu ....

A.    mengayomi masyarakat

B.   partisipator masyarakat

C.   pemberian informasi secara terbuka

D.   tugas pelayanan

5.   Aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya istimewa baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua pihak disebut ....

A.   Hukum Tata Negara

B.   Hukum Konstitusi Negara

C.   Hukum Tata Pemerintahan heterogen

D.   Hukum Tata Pemerintahan otonom

6.   Yang termasuk sebagai subjek hukum dalam Hukum Tata Pemerintahan  seperti tersebut di bawah ini, kecuali ....

A.   Pegawai Negeri

B.   Jawatan Publik

C.   Masyarakat

D.   Negara

7.   Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya demi tercapainya tujuan negara. Pendapat demikian dikemukakan oleh ....

A.   Moertono

B.   Isywara

C.   Mariam Budiardjo

D.   Ramlan Surbakti

8.   Dilihat dari cara pertanggungjawabannya, model sistem pemerintahan menurut para sarjana politik seperti tersebut di bawah ini kecuali ....

A.   Sistem Pemerintahan Absolut

B.   Sistem Pemerintahan Campuran

C.   Sistem Pemerintahan Parlementer

D.   Sistem Pemerintahan Presidensiil

9.   Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, fungsi pemerintah yang cenderung berkembang pada negara-negara yang sedang berkembang adalah fungsi ....

A.   falsafah hidup kemasyarakatan

B.   pemerintah tergantung pada kemajuan masyarakat

C.   pemerintah sebagai enterpreneur 

D.   pemerintah sebagai abdi sosial

10.   Asas-asas umum pemerintahan yang layak telah memiliki landasan yuridis formal di bidang politik sebagaimana tertuang dalam undang-undang

A.   Nomor 14 Tahun 1970

B.   Nomor 1 Tahun 1974

C.   Nomor 8 Tahun 1974

D.   Nomor 28 Tahun 1999

        11.   Untuk  menghindarkan keputusan yang sewenang-wenang, maka dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan semua faktor yang relevan dengan kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar. Keadaan di atas disebut asas ....

A.   larangan kesewenangan-wenangan

B.   larangan penyalahgunaan wewenang

C.   kepastian hukum

D.   pemberian alasan

12.   Di bawah ini termasuk asas-asas pemerintahan yang baik dalam praktek ketatanegaraan di Belanda, kecuali asas ....

A.   Persamaan

B.   Kepercayaan

C.   Keyakinan

D.   Kecermatan

13.   Pencabutan kembali suatu ketetapan yang telah dikeluarkan oleh alat perlengkapan negara, dapat dilakukan secara ab.ovo maksudnya....

A.   suatu ketetapan yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu

B.   suatu ketetapan tidak dapat dicabut kembali

C.   sejak permulaan ketetapan dianggap tidak pernah ada

D.   isinya belum diberitahukan kepada yang berkepentingan

14.   Dengan dikeluarkannya ketetapan, akan timbul hak atau keadaan hukum baru yang sifatnya lebih berkaitan dengan kebijaksanaan pembuat ketetapan. Ketetapan yang demikian disebut ketetapan ....

A.   positif

B.   negatif

C.   declaratoir

D.   konstitutif

15.   Istilah pemerintahan (governance) yang mempunyai makna lebih menekankan cara pemerintah mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat, di kemukakan oleh ....

A.   World Bank

B.   UNDP

C.   Bintoro Tjokroamidjojo

               D.   Bagir Manan

16.   Bintoro Tjokroamodjojo mengemukakan bahwa pengertian good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan atau disebut juga ....

A.   administrasi negara

B.   administrasi pembangunan

C.   pemerintah yang baik

D.   pemerintah yang bersih

17.   Pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat/orang-orang yang mempunyai etika jelas terhadap tugas dan fungsinya disebut ....

A.   pemerintahan yang bebas dari korupsi

B.   pemerintahan yang tidak bernoda

C.   pemerintahan yang baik

D.   pemerintahan yang bersih

18.   Menurut United Nation Development Programme (UNDP) karakteristik pelaksanaan good governance seperti tersebut di bawah ini, kecuali ....

A.   Participation

B.   Rule of law

C.   Capability

D.   Consesus Orientation

19.   Demokrasi dan supremasi hukum merupakan pangkal tolak dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ....

A.   Bintoro Tjokroamdjojo

B.   Bagir Manan

C.   UNDP

D.   World Bank

20.   Selain diberhentikan dengan tidak hormat, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan t seperti berikut ini, kecuali ....

A.   atas permintaan sendiri

B.   telah mencapai batas usia pensiun

C.   tidak masuk kerja selama 2 bulan tanpa keterangan yang sah

D.   adanya penyederhanaan organisasi

21.   “Penundaan kenaikan pangkat” dalam hukum kepegawaian adalah termasuk salah satu jenis hukuman disiplin ....

A.   ringan

B.   sedang

C.   berat

D.   paling berat

22.   Perubahan strategi dalam manajemen Kepegawaian disebabkan oleh beberapa faktor seperti tersebut di bawah ini, kecuali ....

A.   era otonomi daerah

B.   pemerintahan multi partai

C.   tumbangnya pemerintahan Orde Baru

D.   revolusi teknologi informasi

23.   Akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai PNS harus dipertanggungjawabkan kepada masya-rakat. Menurut Siti Soetami terdapat 3 macam pertanggungjawaban pegawai negeri seperti tersebut di bawah ini, kecuali  pertanggungan jawab ....

A.   moril

B.   kepidanaan

C.   keuangan keperdataan

D.   administrasi tratif

24.   Disamping kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana di atur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980, masih ada kewajiban lain yang tidak diatur dalam peraturan. Yang termasuk kewajiban lain yaitu ....

A.   memberi contoh terhadap bawahan-nya

B.   mentaati ketentuan jam kerja

C.   bersikap tegas kepada bawahan

D.   berdasarkan adat kebiasaan

25.   Prof Logemann mengemukakan lima macam asas kewajiban kepegawaian seperti tersebut di bawah ini, kecuali ....

A.   menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya

B.   harus mentaati ketentuan hukum yang telah ditetapkan

C.   tingkah lakunya di luar dinas boleh mengurangi kehormatan pegawai

D.   kepentingan jabatan harus diutamakan

26.   Segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan suatu definisi kepegawaian yang dikemukakan oleh ....

A.   Sastra Djatmika

B.   Utrecht

C.   Felix A. Nugroho

D.   Drs. The Liang Gie

27.   Inspektorat Jenderal yang terdapat pada setiap Departemen termasuk menjalan-kan fungsi pengawasan ....

A.   yudisiil

B.   masyarakat

C.   politik

D.   ekonomi

28.   Menurut Isywara, SH. Negara dan pemerintahan hampir identik dalam arti formal negara adalah pemerintah sedangkan dalam arti materiil negara adalah masyarakat. Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa negara ....

A.   lebih sempit dari pada pemerintahan

B.   lebih luas dari pada pemerintahan

C.   berbeda dengan pemerintahan

D.   sama dengan pemerintahan

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 29  SAMPAI   33,   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

29.   Secara umum pemerintah menjalankan dua fungsi pokok yaitu fungsi peme-rintahan umum dan fungsi penyediaan pelayanan masyarakat,

sebab                       

kedua fungsi tersebut merupakan mono-poli pemerintah.

30.   Pernyataan kehendak dari alat perleng-kapan negara tidak boleh mengandung kekurangan yang bersifat yuridis,

sebab                       

alat perlengkapan negara itu mempunyai wewenang istimewa.

31.   Bintoro Tjokroamidjojo berpendapat bah-wa good governance dalam sejarah perkembangan program World Bank selain diarahkan untuk pembangunan ekonomi juga diarahkan dalam kehi-dupan sosial politik,

sebab                       

proses pengambilan keputusan politik dilakukan dengan “sharing” antara peme-rintah, media pers dan pendapat umum secara transparan.

32.   Lembaga yang melakukan pengawasan secara intern maupun ekstern perlu adanya koordinasi yang baik,

sebab                       

koordinasi sangat diperlukan dan bila tidak akan terjadi tumpang tindih kekua-saan.

33.   Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik diperlukan perubahan dan perbaikan lembaga-lembaga negara serta perbaikan manajemen publik,

sebab                       

tindakan perubahan dan perbaikan lem-baga negara meliputi pembenahan alat-alat pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   34   SAMPAI  45,   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

34.   Sebelum ditemukan istilah lain yang lebih tepat maka untuk pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara para kritisi menyarankan menggunakan istilah ....

1)   Hukum Administrasi

2)   Hukum Tata Usaha Negara

3)   Hukum Tata Pemerintahan

35.   Faktor-faktor yang menyebabkan jenis aturan Hukum Tata Pemerintahan tidak mungkin dapat dilakukan kodifikasi kare-na ....

1)   Hukum Tata Pemerintahan berkem-bang sangat pesat

2)   Pembuatan Hukum Tata Peme-rintahan tidak berada dalam satu tangan

3)   kajian bidang Hukum Tata Peme-rintahan sangat sempit

36.   Cara pelaksanaan peranan pemerintah dapat dibagi menjadi dua klasifikasi seperti yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo yaitu ....

1)   klasifikasi menurut Awaludin Djamin

2)   klasifikasi menurut Mariam Budiardjo

3)   klasifikasi menurut Irving Swerdlow

37.   Perbuatan pemerintah yang berkualifikasi yuridis dapat digolongkan menjadi dua yaitu perbuatan dalam lapangan hukum privat dan perbuatan dalam lapangan hukum publik. Di bawah ini yang ter-masuk perbuatan pemerintah dalam hu-kum privat adalah ....

1)   pelelangan umum

2)   penunjukan langsung

3)   pengadaan langsung

38.   Keputusan pemerintah yang bersifat administratif disebut beschikking yang mempunyai berbagai arti yaitu ....

1)   Ketetapan Tata Usaha Negara

2)   Penetapan Tata Usaha Negara

3)   Keputusan Tata Usaha Negara

39.   Menurut Donner sebagaimana yang dikutip oleh Soehino, ketetapan yang mengalami kekurangan disebut Kete-tapan tidak sah. Akibat dari ketetapan yang tidak sah yaitu  ....

1)   ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali

2)   adanya persetujuan dari alat per-lengkapan yang lebih tinggi

3)   kekuatan berlakunya ketetapan itu dapat dibatalkan di tingkat banding

40.   Dalam kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu ....

1)   ketentuan hukum yang tidak jelas

2)   manajemen pemerintahan yang tidak efisien dan efektif

3)   tata laksana pemerintahan yang ku-rang koordinasi

41.   Di samping ada kewajiban, bagi Pegawai Negeri Sipil juga diberikan beberapa hak. Di bawah ini yang termasuk hak PNS adalah ....

1)   hak memperoleh perawatan karena kecelakaan

2)   hak memperoleh tunjangan cacat

3)   hak memperoleh uang duka bagi keluarga dari PNS yang tewas

42.   Kewajiban larangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pera-turan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah ....

1)   menyimpan rahasia negara

2)   bila ada hal yang merugikan negara tidak perlu melapor kepada atasan

3)   memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif

43.   Menurut ketentuan Undang-undang No-mor 8 Tahun 1974 yo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri terdiri dari ....

1)   Pegawai Negeri Sipil

2)   Pegawai Negeri Sipil Daerah

3)   Anggota Angkatan Bersenjata RI

44.   Pengawasan ditinjau dari segi kedudukan badan yang melaksanakan pengawasan, terdiri atas pengawasan ....

1)   preventif

2)   intern

3)   ekstern

45.   Pengawasan pemerintah adalah penga-wasan yang dilakukan terhadap peme-rintah dalam penyelenggaraan ....

1)   pemerintahan

2)   pelayanan umum

3)   tugas dan pekerjaan pemerintah