Soal Sistem Pemerintahan Daerah

TUGAS MANDIRI

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

(IPEM4214)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 45,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Dekon-sentrasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah ....  

A.   dilaksanakan terpisah

B.   dilaksanakan bersama

C.   dekonsentrasi pelengkap desentralisasi

D.   desentralisasi pelengkap dekonsentrasi

2.   Tujuan pemberian otonomi ke Daerah adalah untuk meningkatkan ....    

A.   daya guna dan demokrasi

B.   daya guna dan hasil guna

C.   daya guna, hasil guna dan demokrasi

D.   hasil guna dan demokrasi

     

3.   Titik berat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 adalah diletakkan di Daerah ....

A.   Daerah Tingkat I

B.   Daerah Tingkat II

C.   Kabupaten dan Kota

D.   Provinsi dan Kabupaten

4.   Tujuan pemberian Otonomi Daerah menguta-makan aspek keserasian di samping aspek demokrasi adalah masyarakat ....

A.   masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk terlibat dalam pemerintahan di daerah

B.   masyarakat diberi kebebasan dalam pemerintahan

C.   masyarakat mempunyai hak untuk penye-lenggaraan pemerintahan

D.   masyarakat diberi keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah

5.   Pada prinsipnya penyerahan urusan dapat ditetapkan dengan beberapa peraturan perun-dangan yaitu ....

A.   Undang-undang

B.   Undang-undang dan Peraturan Pemerin-tah

C.   Undang-undang dan Keputusan Presiden

D.   Peraturan Pemerintah

6.   Tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Da-erah secara politis adalah ....

A.   tetap tegak dan utuhnya Negara RI

B.   utuhnya Negara Kesatuan

C.   terwujudnya demokrasi

D.   kebebasan pemerintahan

7.   Secara operasional tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah adalah ...

A.   efektifitas pemerintahan daerah

B.   efisiensi pemerintahan daerah

C.   efisiensi efektifitas, pelayanan masyara-kat dan pelaksanaan pembangunan

D.   memperlancar tertib pemerintahan

8.   Peraturan perundangan pada masa peme-rintahan Belanda di Indonesia yang mengatur persekutuan masyarakat adat di luar Jawa yaitu ....

A.   Inslandsche Gemeente

B.   Inslandsche Gemeente Ordonantie

C.   Inslandsche Ordonantie

D.   Inslandsche Gemeente Ordonantie Buite Gewesten

9.   Daerah-daerah yang dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan undang-undang tentang perubahan susunan pemerintahan adalah ....

A.   Provinsi, Regentschap, Staads Gemeente

B.   Provisi, Kabupaten, Kecamatan

C.   Provinsi, Karisidenan, Kabupaten dan Kecamatan

D.   Kecamatan dan Desa

10.   Peraturan yang dibuat untuk mengatur hal-hal   istimewa yang dikuasakan kepada Gunseikan      disebut ....

A.   Osamu Kenrei     

B.   Syuurei

C.   Koorei

D.   Gun Seirei

11.   Syunco berwenang melaksanakan penga-wasan terhadap ....

A.   Ken, Si

B.   Ken, Tokobetu Si

C.   Ken, Si, Tokobetu Si

D.   Ken, Si, Gun

12.   Ken dan Si berwenang untuk membuat per-aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaannya masing-masing yang juga dise-but ....

A.   Zyoorei

B.   Osamu Sierei

C.   Osamu Kenrei

D.   Koorei

13.   Menurut Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah ....

A.   Kepada Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah

B.   Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C.   Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian

D.   Kepala Daerah dan BPD

14.   Status Karesidenan dan Kawedanan dengan dikeluarkannya peraturan presiden Nomor 22 Tahun 1963 adalah ....

A.   ditingkatkan

B.   digabungkan

C.   dihapuskan

D.   diperbantukan pada pemerintah Daerah

15.   Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Susunan Pemerintah Daerah terdiri dari ....

A.   Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B.   Dewan Pemerintah Daerah

C.   Badan Pemerintah Harian

D.   Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian

16.   Kabupaten dan kota yang akan dibentuk ber-dasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 minimal telah terdiri dari ....

A.   2 kecamatan

B.   3 kecamatan

C.   4 kecamatan

D.   5 kecamatan

17.   Pembentukan Provinsi Banten ditetapkan dengan Undang-undang Nomor ....

A.   23 Tahun 2000

B.   27 Tahun 2000

C.   34 Tahun 2000

D.   38 Tahun 2000

18.   Gubernur berdasarkan Undang-undang No-mor 22 Tahun 1999 dalam menjalankan tu-gasnya sebagai wakil pemerintah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ....

A.   Presiden

B.   Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

C.   Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

D.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

19.   Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terdiri dari ....

A.   Asisten Sekretaris Daerah

B.   Biro

C.   Bagian

D.   Bidang

20.   Organisasi Kecamatan dan Kelurahan berda-sarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan dengan ....

A.   Undang-undang

B.   Peraturan Pemerintah

C.   Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

D.   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

21.   Alat kelengkapan yang dibentuk oleh pim-pinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu adalah ....

A.   Panitia

B.   Komisi

C.   Fraksi

D.   Pengurus

22.   Tarif pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Ken-daraan di atas air adalah ....

A.   5%

B.   10%

C.   25%

D.   35%

23.   Tarif pajak parkir berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dikenakan se-besar ....

A.   10%

B.   20%

C.   25%

D.   35%

24.   Badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 harus bersifat ....

A.   memupuk pendapatan

B.   memberi keterampilan profesional

C.   menyelenggarakan kemanfaatan niaga

D.   sosial

25.   Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah Daerah berke-wajiban ....

A.   mengganti secara total rancangan APBD

B.   mengganti sebagian yang tidak disetujui DPRD

C.   menyempurnakan rancangan APBD

D.   melakukan lobi agar disetujui oleh DPRD

26.   Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dekonsentrasi kepada ....

A.   Presiden

B.   Menko Ekuin

C.   Menteri Keuangan

D.   Menteri/Pimpinan LPND yang bersang-kutan

27.   Pelaporan pelaksanaan Tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja ....

A.   Desa

B.   Daerah

C.   Negara

D.   Provinsi

28.   Besarnya tunjangan komisi bagi wakil ketua paling tinggi adalah ....

A.   20% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

B.   15% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

C.   10% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

D.   5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD

29.   Yang dimaksud Pegawai Negeri harus mendapat gaji yang layak jika gajinya ....

A.   harus mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya

B.   di atas upah minimum regional

C.   harus mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum

D.   harus sesuai dengan standar hidup minimal sebagai seorang aparatur negara

30.   Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Demak adalah pengawai ....

A.   Daerah

B.   Pusat

C.   Pusat yang diperbantukan pada peme-rintah Kabupaten Demak

D.   Pusat yang diperbantukan pada penga-dilan Negeri Kabupaten Demak

31.   Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Ketua DPRD akan berstatus ....

A.   diberhentikan sementara

B.   dipensiun dini

C.   diminta cuti di luar tanggungan negara

D.   diminta non aktif selama menjabat dan setelah jabatannya habis dapat aktif kem-bali

32.   Kedudukan Pegawai Negeri adalah sebagai ....

A.   Abdi negara, abdi masyarakat, dan pelaksana pembangunan

B.   pelayan negara yang profesional dan pelaksana pembangunan yang ahli

C.   unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

D.   unsur aparatur negara yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara profesional

33.   Untuk menjaga netralistas birokrasi, maka Pegawai Negeri dilarang ....

A.   memilih dan dipilih dalam pemilu

B.   menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

C.   menjadi anggota DPR/DPRD

D.   menggunakan hak politiknya

34.   Pemberhentian PNS pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dan PNS pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS pusat di lingkungannya ditetapkan oleh ....

A.   Presiden

B.   Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

C.   Pejabat yang diberi kuasa oleh Presiden

D.   Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

35.   Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabu-paten/Kota menetapkan Pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat ....

A.   pembina utama, golongan ruang IV/e ke bawah

B.   penata Tingkat I, golongan ruang III/d ke bawah

C.   penata, golongan ruang III/c ke bawah

D.   penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah

36.   Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabu-paten/Kota dapat mendelegasilan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepa-da pejabat lain di lingkungannya, untuk mene-tapkan pemberhentian dengan hormat Calon PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpang-kat ....

A.   Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah

B.   penata, golongan ruang III/c ke bawah

C.   penata mudah tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah

D.   penata muda, golongan ruang III/c ke bawah

37.   Jabatan yang tidak ada dalam struktur orga-nisasi tapi fungsinya untuk melaksanakan tugas tertentu diperlukan oleh organisasi dise-but jabatan ....

A.   fungsional

B.   struktural

C.   karier

D.   eselon

38.   Calon PNS yang akan diangkat menjadi PNS penuh harus mengikuti Diklat ....

        A.   prajabatan

B.   dalam jabatan

C.   postjabatan

D.   kepemimpinan

39.   PNS yang akan menduduki jabatan struktural eselon IV harus mengikuti diklat Diklatpim Tingkat ....

A.   I

B.   II

C.   III

D.   IV

     

40.   Diklat yang diperuntukan untuk Dosen, pus-tawan, dan peneliti adalah ....

A.   prajabatan

B.   dalam jabatan

C.   diklatpim

D.   fungsional

41.   Karier tertinggi bagi pejabat karier pada pemerintah daerah adalah ....

A.   Kepala Daerah

B.   Sekretaris Daerah

C.   Kepala Dinas

D.   Kepala Biro

42.   Pengawasan langsung dalam pelaksanaan-nya dapat berbentuk ....

A.   inspeksi dan pemeriksaan

B.   penelitian dan pemeriksaan

C.   supervisi dan penelitian

D.   inspeksi dan supervisi

43.   Pengawasan preventif adalah jenis penga-wasan yang dilakukan pada saat pekerjaan ....

A.   dimulai

B.   belum dimulai

C.   sedang berlangsung

D.   sudah selesai

44.   Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh ....

A.   perangkat dalam organisasi

B.   aparat pengawas

C.   DPRD

D.   masyarakat

45.   Pengawasan tidak langsung adalah jenis pengawasan yang dilakukan ....

A.   on the spot di lapangan

B.   not on the spot di lapangan

C.   dengan melihat di lapangan

D.   memerlukan secara teliti di lapangan