TUGAS MANDIRI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PAJA3233)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI DENGAN 25 PILIHLAH SATU
JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. Pajak Hasil Bumi untuk pertama kalinya di
Indonesia diberlakukan pada tahun ....
A. 1958
B. 1959
C. 1960
D. 1965
2. Objek pajak baik yang besar maupun yang
terkecil tetap akan dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Hal
ini merupakan salah satu asas pajak bumi dan bangunan yang ....
A. sederhana
B. mudah di mengerti
C. mempunyai kepastian hukum
D. adil
3. Semua tanah dan bangunan yang berada di
Indonesia bisa dikenakan obyek pajak, namun ada tanah dan bangunan yang tidak
dikenakan pajak bumi dan bangunan yaitu ....
A. tanah atau bangunan yang dimiliki oleh negara
B. jalan tol
C. hutan suaka alam
D. kolam renang
4. Klasifikasi bangunan adalah pengelompokkan
bangunan menurut nilai jualnya dan diguna-kan sebagai pedoman untuk memudahkan
penghitungan pajak terutang. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam menentukan
klasifikasi bangunan adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali
faktor ....
A. peruntukan
B. rekayasa
C. bahan yang digunakan
D. kondisi lingkungan
5. Seorang wajib pajak mempunyai objek pajak
berupa bumi dan bangunan sebesar : nilai jual objek pajak bumi Rp8.500.000,-
dan nilai jual objek pajak bangunan Rp7.500.000,-. Nilai jual objek pajak untuk
penghitungan pajaknya adalah ....
A. Rp2.000.000,-
B. Rp4.000.000,-
C. Rp6.000.000,-
D. Rp8.000.000,-
6. Penerapan tarif Pajak Bumi Bangunan sebesar
0,5% merupakan tarif proporsional tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PBB
di Indonesia ....
A. paling tinggi
B. tinggi
C. cukup rendah
D. sangat rendah
7. Surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak disebut ....
A. surat ketetapan pajak
B. surat pemberitahuan pajak terutang
C. surat pemberitahuan objek pajak
D. surat tagihan pajak
8. Seorang wajib pajak menerima SPPT tahun 2002
pada tanggal 1 Maret 2002 dengan pajak yang terutang sebesar Rp400.000,-dan
oleh wajib pajak baru di bayarkan pada tanggal 1 November 2002. Besar pajak dan
denda yang harus di bayar adalah ....
A. Rp352.000,-
B. Rp376.000,-
C. Rp400.000,-
D. Rp424.000,-
9. Seorang wajib pajak yang terlambat mem-bayar
PBB akan dikenai denda administrasi sebesar 2% sebelum dihitung dari saat jatuh
tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama ....
A. 12 bulan
B. 18 bulan
C. 24 bulan
D. 30 bulan
10. Tanah yang dapat menghasilkan tetapi belum di
manfaatkan di sebut ....
A. tanah belum pdoruktif
B. tanah produktif
C. tanah tidak produktif
D. tanah emplasemen
11. Tanah hutan non blok tebangan yang dibudidayakan dengan tanaman seperti
jati, NJOP tanahnya di tetapkan berdasarkan NJOP tanah yang berada di
sekitarnya serendah-rendahnya kelas ....
A. 47
B. 48
C. 49
D. 50
12. Usaha bidang perikanan di sungai atau empang yang digunakan untuk
kegiatan usaha di bidang pembibitan dan pembudi-dayaan atau pemeliharaan ikan
air tawar termasuk usaha ....
A. budidaya mutiara
B. tambak
C. perikanan laut
D. perikanan darat
13. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada wajib pajak
persorangan atau badan apabila terjadi hal-hal dibawah ini, kecuali ....
A. objek pajak yang tidak laku di jual
B. objek pajak yang nilai jualnya meningkat
C. objek pajak yang dikuasai masyarakat berpenghasilan rendah
D. objek pajak yang terkena bencana alam
14. Keputusan tentang pengurangan pajak terutang untuk kondisi
tertentu atau objek pajak terkena bencana alam di tetapkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak sebesar ....
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
15. Menurut SE Direktur Jenderal Pajak Nomor 05/P.J. 06/97 tanggal 21
Februari 1997, besarnya pengurangan PBB yang dapat diberikan maksimal sebesar
....
A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%
16. Bila petugas pelayanan pajak tidak menunjukkan data atau tidak
menyampaikan keterangan yang diperlukan oleh wajib pajak maka ia dapat dikenai
sanksi ....
A. umum
B. khusus
C. administrasi
D. pidana
17. Terhadap jumlah pajak yang terutang dan denda administrasi yang
tidak di bayar setelah lewat jatuh tempo, maka pem-bayarannya dapat ditagih
dengan ....
A. surat tagihan pajak
B. surat ketetapan pajak
C. surat perintah penyitaan
D. surat paksa
18. Pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan pengajuan dan tempat pelelangan paling cepat ....
A. 7 hari
B. 21 hari
C. 39 hari
D. 45 hari
19. Hak negara untuk melakukan penagihan dengan surat paksa menjadi
gugur setelah di lampauinya jangka waktu ....
A. 10 tahun
B. 12 tahun
C. 14 tahun
D. 16 tahun
20. Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan
undang-undang nomor 20 tahun 2000 di sebut ....
A. pajak langsung
B. bea
C. tarif
D. pajak tidak langsung
21. Tarif bea balik nama atas harta tetap yang dimasukkan ke dalam
perseroan atau perkumpulan yang modalnya atas saham-saham yang sekarang berlaku
adalah ....
A. 2,5%
B. 5%
C. 7,5%
D. 10%
22. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh orang
pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama, merupakan ....
A. subjek pajak yang dikenakan BPHTB
B. subjek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
C. objek pajak yang dikenakan BPHTB
D. objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB
23. Apabila nilai perolehan objek pajak (NPOP) lebih rendah daripada
nilai jual objek pajak (NJOP) maka yang digunakan dalam pengunaan PBB pada
tahun terjadinya perolehan hak tersebut adalah ....
A. nilai pasar pajak bumi dan bangunan
B. nilai perolehan objek pajak bumi dan bangunan
C. nilai jual objek pajak bumi dan bangunan
D. nilai pasar dan harga transaksi
]24. Mengingat keadaan ekonomi masing-masing daerah
berlainan maka nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP) ditetapkan
secara regional paling besar ....
A. Rp40.000.000,-
B. Rp60.000.000,-
C. Rp80.000.000,-
D. Rp100.000.000,-
25. Saat yang menentukan pajak terutang atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan adalah seperti di bawah ini, kecuali ....
A. setiap tanggal 1 Maret
B. jual beli
C. lelang
D. putusan hakim
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 26 SAMPAI
33 PILIHLAH:
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
26. Identifikasi objek dan subjek PBB di laksanakan oleh petugas PBB
bersama-sama dengan aparat pemerintah desa,
sebab
identifikasi
ini dilakukan dengan cara mencocokkan informasi grafis yang ada pada peta kerja
dengan keadaan objek PBB di lapangan.
27. Tarif tetap adalah jumlah pajak yang dibayar tidak terpengaruh
oleh besar kecilnya jumlah nilai objek yang dikenakan pajak,
sebab
tarif
pajak bumi dan bangunan merupakan tarif tunggal yaitu 0,5%.
28. Pembagian hasil penerimaan PBB untuk pemerintah pusat sebesar 90%
dan sisanya 10% untuk pemerintah daerah,
sebab
hasil
penerimaan PBB merupakan penerima-an negara.
29. NJOP bumi belum produktif di tentukan berdasarkan NJOP tanah
sekitarnya serendah-rendahnya kelas 46,
sebab
bumi
belum produktif meliputi daratan atau perairan untuk penyelidikan umum,
eksplorasi dan untuk persiapan fasilitas eksploitasi.
30. Wajib pajak dapat mengajukan permasalahan keberatan sampai ke
tingkat banding yang ditujukan kepada pengadilan tinggi,
sebab
pengadilan
tinggi merupakan peradilan tingkat banding dibidang perpajakan.
31. Kelebihan pembayaran dapat terjadi bila pembayaran PBB yang
dilakukan oleh wajib pajak lebih besar dari PBB yang terutang,
sebab
kelebihan
pembayaran PBB itu terjadi karena adanya perubahan peraturan.
32. Perwakilan Diplomatik merupakan objek pajak yang tidak di kenakan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,
sebab
perwakilan
diplomatik dapat melakukan tugas lain di luar tugas utamanya.
33. Tarif pajak yang diterapkan pada pemungutan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan adalah tarif berimbang,
sebab
besarnya
tarif berimbang adalah 10%.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 34
SAMPAI 45 PILIHLAH:
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
34. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan antara lain ....
1) undang-undang nomor 12 tahun 1994
2) peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1985
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.04/2000
35. Pengembalian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) oleh wajib
pajak ke kantor pelayanan PBB dapat di laksanakan dengan cara ....
1) menyerahkan langsung ke kantor pelayanan PBB
2) menunggu petugas pelayanan PBB mengambil di rumah
3) mengirimkan melalui pos tercatat
36. Tarif sebidang (tarif proporsional) adalah tarif pajak yang
dinyatakan dalam suatu persentase yang tetap. Tarif ini diterapkan terhadap
pajak ....
1) pertambahan nilai
2) penjualan atas barang mewah
3) bumi dan bangunan
37. Pengelola PBB sangat menginginkan terciptanya suatu sistem
pemungutan dan pembayaran PBB semaksimal mungkin yaitu ....
1) mudah dalam cara maupun adminis-trasinya
2) sederhana dalam cara mampu adminis-trasinya
3) cepat
38. Hasil penerimaan PBB merupakan penerima-an negara yang dibagi
antara ....
1) Pemerintah Pusat
2) Pemerintah Daerah Kabupaten
3) Pemerintah Daerah Kota
39. Bumi belum produktif, nilai jual objek pajak-nya ditentukan
berdasarkan NJOP harga tanah di sekitarnya serendah-rendahnya kelas ....
1) 45
2) 49
3) 56
40. Keputusan pengurangan pajak bumi bangun-an dapat berbentuk ....
1) menerima dengan syarat
2) menerima sebagian permohonan
3) menolak seluruh permohonan
41. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap besarnya pajak
terutang pada SPPT apabila ....
1) besarnya pajak terutang tidak sesuai dengan keadaan objek pajak
yang sebenarnya
2) terdapat perbedaan penafsiran antara wajib pajak dengan aparat
pajak
3) besarnya pajak terutang lebih kecil daripada pajak tahun
sebelumnya
42. Kelebihan pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak
disebabkan oleh ....
1) terjadinya perubahan peraturan
2) ditertibkannya surat ketetapan pajak
3) kekeliruan pembayaran PBB atas objek pajak tersebut
43. Peraturan perundang-udnangan yang meng-atur bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan adalah undang-undang ....
1) nomor 16 tahun 1985
2) nomor 21 tahun 1997
3) nomor 20 tahun 2000
44. Perolehan hak atas tanah yang berupa pemberian hak baru karena
kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak dilakukan di hadapkan ....
1) Gubernur
2) Walikota
3) Notaris/PPAT
45. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah
nilai perolehan objek pajak (NPOP), sedangkan NPOP didasarkan pada 3 jenis
yaitu ....
1) harga transaksi
2) nilai pasar objek pajak
3) nilai jual objek pajak PBB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar