Soal Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan I

TUGAS MANDIRI

TATA CARA PELAKSANAAN PERPAJAKAN I

(PAJA3231)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 16,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Letak persamaan MPS dan MPO ….

A.   pembayaran akhir tahun pajak

B.   pembayaran final dalam tahun berjalan

C.   pembayaran pendahuluan

D.   pembayaran pendahuluan/dimuka pajak pendapat, perseroan dan kekayaan

2.   Perusahaan Jawatan Pegadaian merupakan salah satu ….

A.   subyek pajak yang dikenakan PPh

B.   subyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh

C.   subyek pajak yang dikenakan PPN

D.   subyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPN

     

3.   Wajib Pajak-pajak Penghasilan bila mengurus pajaknya adalah ke Kantor Inspeksi Pajak di mana ia terdaftar sebagai wajib pajak. Bila wajib pajak tersebut mengurus Pajak Rumah Tangga maka ia harus mengurus ke ….

A.   Kantor Pelayanan Pajak

B.   Kantor Dinas Pendapatan Daerah

C.   Kantor Perwakilan Depkeu

D.   Kantor Dinas Luar Pajak

4.   Pajak atas kendaraan tidak bermotor adalah salah satu jenis pajak yang termasuk ….

A.   pajak negara

B.   pajak pusat

C.   pajak sentral

D.   pajak daerah

5.   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1959, adalah dasar hukum dari ….

A.   pajak penjualan

B.   iuran pembangunan daerah

C.   pajak kekayaan

D.   pajak bunga diri dan royalti

6.   SKP (Surat Ketetapan Pajak) asli gunanya adalah ….

A.   dikirim kepada wajib pajak sebagai sarana pemberitahuan

B.   merupakan kohir

C.   untuk dasar penagihan

D.   untuk alat bagi fiskus

7.   Pembagian jenis pajak ditinjau dari sudut aspek pembebanan administrasi pemungutan pajaknya adalah ….

A.   pajak pusat dan pajak daerah

B.   pajak subyektif dan pajak obyektif

C.   pajak progresif dan pajak degresif

D.   pajak langsung dan pajak tidak langsung

8.   Seorang pengusaha, bila ditinjau dari jumlah modal, peredaran brutonya serta barang yang dihasilkan digolongkan sebagai pengusaha kesil. Oleh karena itu, pengusaha tersebut termasuk ….

A.   subyek pajak PKP otomatis yang berarti wajib mendaftarkan diri sebagai PKP dalam rangka pemungutan PPN

B.   subyek pajak PKP memilih, artinya pengusaha tersebut dalam melakukan usahanya diperkenankan memilih menjadi PKP

C.   subyek pajak yang dibebaskan dari kewajiban untuk menghitung besarnya PPN, memungut dan menyetorkan ke Kas Negara

D.   subyek pajak yang ditunjuk oleh Inspeksi Pajak sebagai PKP

9.   Berapa lama pembukuan atau catatan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus disimpan ….

A.   selama 8 tahun

B.   antara 8 sampai dengan 10 tahun

C.   selama 10 tahun

D.   lebih dari 10 tahun

10.   Sebagai tanda/bukti bahwa mereka adalah wajib pajak, mereka harus memiliki kartu NPWP dengan kode ….

A.   KPU 1

B.   KPU 3

C.   KPU 6

D.   KPU 20

11.   Susunan tarif umum pajak penghasilan terdiri dari 3 lapisan, salah satu diantaranya yang tidak sesuai dengan lapisan tersebut adalah ….

A.   tarif 15 % untuk penghasilan Rp 10 juta

B.   tarif 20 % untuk penghasilan antara Rp 10 sampai dengan di atas Rp 10 juta

C.   tarif 25 % untuk penghasilan di atas 10 juta sampai dengan Rp 50 juta

D.   tarif 35 % untuk penghasilan di atas 50 %

12.   Yayasan yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum adalah salah satu subyek pajak yang ….

A.   dikecualikan dari pengenaan PPh

B.   dibebaskan dari pengenaan PPh

C.   dikenakan PPh

D.   ditangguhkan pajaknya

13.   SPT bentuk 1721 adalah SPT untuk ….

A.   wajib pajak PPh perseorangan

B.   wajib pajak PPh badan yang mengguna-kan norma penghitungan

C.   wajib pajak badan yang menyelenggara-kan pembukuan

D.   wajib pajak PPh pasal 21

14.   Di samping berkewajiban mengisi dan menyampaikan SPT juga berkewajiban menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan dokumen yang mendukung pembukuan tersebut. Dokumen tersebut harus disimpan selama ….

A.   setahun

B.   lima tahun

C.   sepuluh tahun

D.   dua puluh tahun

15.   Sistem perpajakan yang diterapkan atas pajak penghasilan dan kekayaan adalah sistem ….

A.   MPS – MPO

B.   official assessment

C.   self assessment

D.   lumpsum

16.   Beralihnya sistem pemungutan pajak di Indonesia dari Offical Assessment menjadi Self Assessment karena ….

A.   self assessment lebih baik daripada official assessment

B.   self assessmennt pemungutannya lebih mudah dri official assessment

C.   penyesuaian sistem pemungutan pajak dengan perkembangan masyarakat

D.   official assessment sudah tidak dapat digunakan lagi

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 17  SAMPAI   22,   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

17.   Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang tergolong sebagai pajak daerah,

sebab                       

yang menetapkan tarif pajak bumi dan bangunan adalah daerah tingkat II.

18.   Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain dari negara asing serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka tetap menjadi subyek pajak perseorangan maupun badan,

sebab                       

WNA tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha di Indonesia, bukan warna negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

19.   Ada suatu Pemerintah daerah tidak memungut pajak yang menjadi haknya, seperti Pemerintah Daerah DKI tidak memungut pajak rumah tangga atas perabot rumah,

sebab                       

dalam pelaksanaan pemungutan pajak perlu adanya peninjauan dari sudut ekonomi dan finansial.

20.   SPT dapat diantar langsung ke Kantor Inspeksi Pajak dimana wajib pajak terdaftar atau dapat dikirim melalui Kantor Pos dengan menempelkan perangko yang cukup untuk pengirimannya,

sebab                       

SPT yang telah diisi dengan lengkap, jelas, benar dan ditandatangani, serta dilampiri tanda bukti pembayaran setor (KPU 35) harus disampaikan paling lambat 31 Maret.

21.   Sebelum tahun 1983 dalam Sistem Perpajakan Indonesia diberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memungut dan menyetor pajak orang lain ke Kas Negara,

sebab                       

dalam sistem perpajakan Indonesia yang berlaku sebelum tahun 1983 terdapat ketentuan semacam pelunasan pajak tahun yang berjalan yang disebut pembayaran pendahuluan yang pemungutan pajaknya melalui MPO.

22.   Tidak ada keharusan bagi tuan Tondi untuk menuliskan NPWP pada surat permohonan memperoleh kredit dari bank,

sebab                       

NPWP harus dituliskan pada formulir perpajakan yang dipergunakan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak dan surat menyurat yang berhubungan dengan masalah perpajakannya tetapi tidak termasuk segala kepentingan yang berhubungan dengan instansi tertentu.

     

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 23   SAMPAI   30,   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!

23.   Bentuk formulir pajak penghasilan terdiri dari ….

1)   SPT induk

2)   SPT tambahan

3)   SPT lampiran

24.   Di antara yang disebut berikut ini yang termasuk badan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan SK No. 956/KMK.04/ 1983 yang tidak merupakan subyek pajak adalah ….

1)   perkumpulan koperasi

2)   jawatan kereta api

3)   jawatan pegadaian

25.   Fungsi SPT dalam UU Pajak Penghasilan 1984 (UU No. 7 tahun 1983) adalah ….

1)   melaporkan dan mempertanggungjawab-kan pajak yang terhutang selama setahun penuh

2)   melaporkan tentang pemenuhan pem-bayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak

3)   melaporkan pembayaran yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/ pemungut pajak dalam suatu masa pajak

26.   Pak Ali merupakan wajib pajak dari Pajak Penghasilan. Dia membayar pajaknya pada ….

1)   Kantor Pos dan Giro

2)   Bank Negara Indonesia

3)   Kas Negara

27.   Penunjukan bank devisa sebagai penerima pembayaran pajak, untuk jenis pajak ….

1)   Pajak Pertambahan Nilai Impor

2)   Pajak Penjualan barang mewah impor

3)   Pajak Ekspor

28.   Undang-undang Darurat No. 38 Tahun 1950 menerapkan ….

1)   self assessment

2)   official assessment

3)   fiscus assessment

29.   Subyek pajak dalam negeri untuk perseorangan adalah ….

1)   orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan

2)   orang yang berada di Indonesia sekurang-kurangnya 90 hari dalam 12 bulan

3)   orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesiadan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia

30.   Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat digolongkan sebagai pengusaha kecil antara lain adalah ….

1)   jumlah peredaran selama setahun tidak lebih dari Rp 60 juta

2)   jumlah modal tidak lebih dari Rp 10 juta

3)   jumlah keuntungan setahun tidak lebih dari Rp 10 juta