TUGAS MANDIRI
TATA CARA PELAKSANAAN PERPAJAKAN II
(PAJA3333)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI DENGAN 15 PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING
TEPAT!
1. Dalam rangka pemenuhan SPT/SPM, bila wajib
pajak tidak atau terlambat menyetor pajak, maka sanksi yang dikenakan adalah ....
A. bunga 2% sebulan, maksimal 48%
B. denda 2% sebulan
C. denda Rp10.000,- sebulan
D. denda 48%
2. Dalam usaha menjaga kontinyuitas pem-bayaran
pajak oleh wajib pajak, saat ini banyak sekali diadakan penyuluhan tentang
perpajakan kepada masyarakat. Usaha pembinaan dan penyuluhan pajak kepada wajib
pajak dilakukan oleh ....
A. Dirjen pajak di wilayah kerja masing-masing
B. Dirjen Pajak sebagai koordinator pelaksanaan
tugas perpajakan
C. Kantor Inspeksi Pajak, sebagai pelaksana
tugas perpajakan negara
D. Badan yang ditunjuk oleh Kantor Inspeksi
Pajak guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat
3. Di dalam SKP memuat antara lain ....
A. alamat wajib pajak dan tempat usahanya
B. alamat rekanan wajib pajak
C. alamat lama wajib pajak di luar negeri
D. alamat perusahaan rekanan wajib pajak
4. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
pajak untuk tahun yang berjalan dengan tidak memasukkan surat pemberitahuan
masa, sehingga akan dikenakan denda sebesar ....
A. Rp1.000,00
B. Rp10.000,00
C. Rp50.000,00
D. Rp100.000,00
5. Yang dimaksud dengan pengertian intensifikasi
dalam perpajakan adalah ....
A. segala kegiatan yagn berusaha untuk memungut
pajak sebanyak-banyaknya
B. segala kegiatan yang berusaha agar pengenaan
atau pembebasan pajak sesuai dengan objek yang semestinya
C. usaha mengaktifkan kembali wajib pajak
D. usaha mengintensifikasi kembali wajib pajak
6. Apabila segi pembayaran terdapat kesalahan
karena salah nomor atau kesalahan lain, maka segi-degi pembayaran tersebut
dikirim kepada ....
A. petugas pemegang kartu BPP (Ber-macam-macam
Pembayaran Pajak)
B. petugas pencatat NPWP
C. petugas pemegang buku tagihan
D. petugas kohir
7. SKPT seorang wajib pajak PPh jatuh tempo pada
tanggal 20 Nopember 1991. Setelah diteliti ternyata wajib pajak tersebut belum
melunasi pajaknya sampai dengan tanggal 25 Nopember 1991, maka harus diterbitkan
surat teguran pada tanggal ....
A. 25 Nopember 1991
B. 30 Nopember 1991
C. 15 Desember 1991
D. 20 Desember 1991
8. Bagi wajib pajak yang akan meninggalkan
Indonesia atau berniat untuk meninggalkan Indonesia, namun pembayaran pajaknya
masih belum lunas, dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus dengan
menggunakan ....
A. kohir
B. surat teguran
C. formulir KP Pan 6
D. formulir KP Pan 7
9. Apabila telah dilakukan tindakan penagihan
melalui surat paksa ternyata wajib pajak masih belum melunasi pajaknya, maka
tindakan selanjutnya adalah menerbitkan ....
A. surat perintah pemaggilan wajib pajak
B. surat perintah melakukan penyitaan
C. surat perintah melakukan pelelangan
D. surat perintah penyanderaan wajib pajak
10. Dasar dari tindakan penagihan yang dilakukan
oleh aparat pajak adalah ....
A. surat keputusan pajak terhutang
B. surat pemberitahuan pajak
C. surat bukti perpajakan
D. nomor pajak wajib pajak
11. Juru sita pajak negara adalah petugas yang melaksanakan surat
paksa, yang berasal dari ....
A. petugas Pengadilan Negeri
B. petugas dan seksi penagihan
C. petugas dan seksi penetapan
D. petugs Dirjen Pajak yang ditunjuk Kepala Inspeksi Pajak
12. Si B adalah anak pertama seorang pengusaha yang merupakan 5
bersaudara. Pengusana tersebut memiliki hutang pajak yang jatuh temponya
tanggal 2 Oktober 1994, sebesar Rp10 juta. Sampai dengan saat jatuh tempo belum
ada pelunasan dari pihak wajib pajak bahkan sampai dengan diterbitkan surat
paksa tertanggal 12 Oktober 1994. Pada saat surat itu disampaikan baru
diketahui bahwa si Pengusaha meninggal pada tanggal 3 Pebruasi 1994. Maka
dengan keadaan tersebut kepada si B dikenakan ....
A. menanggung semua beban pajak ayahnya karena sebagai anak sulung
B. menanggung beban pajak setengahnya
C. menanggung beban pajak sebesar Rp2 juta saja
D. menjadi pengganti ayahnya terhadap kewajiban pengadilan
13.
Seorang pengusaha memiliki kewajiban
pajak atas perusahaannya dengan perhitungan sebagai berikut:
1. pokok pajak : Rp2.000.000,00
2. denda : Rp
15.000,00
3. bunga : Rp
45.000,00
4. kenaikan 50% : Rp1.000.000,00
Jumlah Rp3.060.000,00
Pengusaha tersebut telah membayar utang pada
tanggal 2 Oktober 1989, 2 minggu sebelum SKP disampaikan padanya sebesar Rp3 juta,
kemudian pergi keluar negeri untuk waktu yang lama. Kekurangan pajak sebesar
Rp60 ribu tersebut akan dilakukan ....
A. surat teguran kepadanya bila dia pulang dari luar negeri
B. tidak apa-apa karena pokok pajak telah dilunasi
C. surat teguran disampaikan kepada wakilnya di perusahaan
D. surat teguran disampaikan kepada istrinya
14. Penyitaan terhadap barang bergerak perlu diketahui oleh Kantor Inspeksi
Pajak yang berhubungan dengan barang yang disita. Sebagai contoh, penyitaan
terhadap sebidang tanah yang telah memiliki sertifikat, menurut ketentuan Jenderal
Pajak nomor 09/P.4/1986 harus dilaporkan kepada ....
A. Pengadilan Negeri setempat
B. Kantor Kelurahan
C. Kantor Kecamatan
D. Kantor Agraria
15. Dokumen utama untuk mengetahui berapa besarnya hutang pajak adalah
SPT, yang antara lain memuat ....
A. semua kekayaan/penghasilan milik pribadi wajib pajak saja
B. semua kekayaan/penghasilan wajib pajak termasuk orang tua, mertua
dan semua yang tinggal dengannya
C. semua kekayaan/penghasilan wajib pajak termasuk istri dan
anak-anaknya
D. semua kekayaan/penghasilan yang berupa benda tetap dan wajib pajak
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 16 SAMPAI DENGSN 22
PILIHLAH:
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
16. Fungsi SPT menurut undang-undang pajak lama adalah sebagai
informasi dari wajib pajak kepada Inspeksi Pajak tentang objek pajak yang
diperoleh selama tahun takwin untuk dipergunakan oleh Inspeksi Pajak dalam
rangka menetapkan besarnya pajak,
sebab
setelah
berakhirnya tahun pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Rampung apabila
pembayaran tahun berjalan lebih kecil daripada Ketetapan Rampung.
17. Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 menentukan bahwa
setiap WP yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib
menghitung dan menyetor pajak penghasilan setiap bulan, yang dinamakan dengan
pembayaran masa,
sebab
wajib
pajak dalam ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 diwajibkan membayar
pajak tahun berjalan sebelum ada penetapan besarnya pajak dari aparatur pajak.
18. Dalam sistem self assesment,
mengetahui tanggal jatuh tempo penagihan pajak tidak begitu penting,
sebab
Dalam
sistem self assesment “jatuh tempo”
merupakan titik awal dari tindakan penagihan pajak baik pada tahap pertama
yaitu sampai diterbitkan surat teguran maupun sampai tahap kedua yaitu
penagihan negara dengan surat paksa.
19. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 merupakan undang-undang yang
mengatur tentang tindakan penagihan terhadap wajib oajak dengan mempergunakan
surat paksa,
sebab
Penagihan
dengan surat paksa adalah titik akhir dari proses panagihan kepada wajib pajak
yang tidak memenuhi kewajibannya.
20. Barang yang sudah disita oleh juru sita pajak negara harus
dilelang semuanya meskipun sudah melewati jumlah hutang yang ditanggung oleh
wajib pajak,
sebab
Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1959 menyebutkan bahwa lelang harus meliputi semua barang yang
telah disita.
21. Bila wajib pajak penanggung pajak yang akan disita hartanya
memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak maka yang pertama disita
terlebih dahulu adalah harta tak bergerak,
sebab
Bila
dari barang tak bergerak yang disita belum mencukupi untuk hutang pajak, maka
barulah disita barang tak bergerak.
22. Surat pemberitahuan tentang jadwal lelang dimaksudkan sebagai
peringatan terakhir wajib pajak agar sebelum dilakukan pelelangan sudah
dilunasi tunggakan pajak,
sebab
Setelah
diperoleh kepastian tentang jadwal pelelangan dari Kantor Lelang Negara
setempat kepada subseksi penagihan mempersiapkan pengumuman lelang melalui
iklan pada harian yang terbit di kota/daerah itu.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 23 SAMPAI
DENGAN 30 PILIHLAH:
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
23. Sasaran pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) antara lain....
1) ketepatan waktu penyampaian SPT atau SPM
2) ketepatan pemenuhan penyetoran utang pajak
3) ketepatan menghitung besarnya utang pajak
24. Jenis pajak yang dikategorikan sebagai jenis pajak tidak langsung
adalah....
1) Pajak Pertambahanan Nilai
2) Pajak Penghasilan
3) Bea Materai
25. Pada Kantor Pelayanan Pajak, tidak semua seksi terkait dalam
pemerosesan penerbitan surat keputusan pajak yang terutang, seksi-seksi yang
berkaitan dengan pemrosesan tersebut adalah ....
1) seksi AKPB
2) seksi PTU
3) seksi penetapan
26. Guna mencapai pumungutan pajakyang dapat mencerminkan rasa
keadilan dan pemerataan ditempuh hal-hal sebagai berikut ....
1) besarnya beban pajak sesuai dengan objek yang semestinya
2) pengenaan pajak yang yang menyeluruh dan meliputi seluruh wajib
pajak
3) pelaksanaan penagihan pajak secara serempak dalam waktu yang sama
27. Tahap-tahap dalam pembayaran pajak yang terdapat pada sistem official assessment adalah ....
1) pembayaran pajak sebelum ditetapkannya besarnya pajak
2) pembayaran pajak saat ditetapkannya besarnya pajak
3) pembayaran pajak setelah ditetapkannya besarnya pajak
28. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak aparatur pajak
untuk melaksanakan tindakan penagihan kapada wajib pajak yang belum melunasi
pajaknya setelah jatuh tempo, dengan menerbitkan ....
1) surat pemberitahuan
2) surat teguran
3) surat paksa
29. Tunggakan hutang pajak sebuah badan usaha akan ditagih sekaligus
apabila badan usaha tersebut mengalami....
1) likuidasi
2) pailit/bangkrut
3) pindah tangan
30. Jika wajib pajak tidak ada kemauan untuk melunasi hutang pajaknya
salama waktu yang telah ditentukan, maka juru sita pajak negara diwajibkan
mengumpulkan dan mempelajari harta wajib pajak yang akan disita melalui....
1) laporan keuangan wajib pajak yaitu neraca dan rugi/laba
2) Surat Pemberitahuan Tahunan yang disimpan diberkas WP pada Seksi Pusat
Tata Usaha
3) laporan dinas luar baik sebagai hasil pemantauan maupun hasil
pemeriksaan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar