TUGAS MANDIRI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(PAJA3345)
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 1
SAMPAI DENGAN 19, PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!
1. Negara berkembang mengandalkan pene-rimaan
pajaknya dari pajak ....
A. tidak langsung
B. langsung
C. penghasilan orang pribadi
D. tidak langsung dari pajak penghasilan
2. Pengertian pajak secara ekonomis adalah pajak
sebagai ....
A. iuran wajib
B. perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor
pemerintah
C. pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah
D. sejumlah uang yang tidak wajib disetor ke
pemerintah
3. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Pendapat ini dikemukakan oleh ....
A. N.J. Feldmann
B. Soeparman Soemohamidjojo
C. Roehmat Soemitro
D. S.I. Djojodiningrat
4. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat
kepada negara merupakan perwujudan peran serta masyarakat terhadap biaya
kenegaraan dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Ini
merupakan pendapat dari teori ....
A. daya pikul
B. kepentingan
C. asuransi
D. asas daya beli
5. Fungsi mengatur pajak dapat diarahkan untuk kecuali
....
A. mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta
B. merangsang tabungan masyarakat
C. mengadakan redistribusi pendapatan yang adil
dan merata
D. menutup pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan baik rutin maupun pem-bangunan
6. Tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap
walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah disebut ....
A. tarif degresif
B. tarif progresif
C. tarif tetap
D. tarif proporsional
7. Hukum pajak materiil berisi antara lain kecuali
....
A. objek, subjek pajak
B. hak dan kewajiban baik bagi wajib pajak
maupun administrasi pajak serta sanksinya
C. besarnya tarif pajak
D. hubungan hukum pemerintah dengan wajib pajak
8. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
merupakan jenis pajak menurut ....
A. sasaran/objeknya
B. sifatnya
C. cara pemungutannya
D. institusi pemungutnya
9. Pemerintah pusat melarang daerah melakukan
pinjaman baik berasal dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri
untuk tahun anggaran 2001. Hal ini diatur
dalam ....
A. Kep Menkeu nomor 99 tahun 2001
B. Undang-undang nomor 25 tahun 1999
C. Undang-undang nomor 22 tahun 1999
D. PP nomor 115 tahun 2000
10. Yang
dapat termasuk pendapatan asli daerah berdasarkan
Undang-undang nomor 25 tahun 1999
terdiri dari kecuali ....
A. hasil pajak daerah
B. hasil retribusi daerah
C. hasil pinjaman daerah
D. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainnya
11. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur
dengan ....
A. Keputusan Bupati
B. SKB Bupati dan Kantor Pelayanan Pajak
C. Peraturan Daerah
D. Peraturan Pimpinan Daerah
12. Sumber pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana perimbangan,
pinjaman daerah diatur dalam ....
A. Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
B. Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
C. Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
D. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
13. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas
pembantuan dibiayai atas beban ....
A. APBD
B. APBN
C. anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan
D. APBD ditopang dengan APBN
14. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor bukan umum
adalah sebesar ....
A. 1%
B. 1,5%
C. 0,5%
D. 1 ‰
15. Tarif pajak yang ditetapkan untuk nilai jual bahan bakar kendaraan
bermotor adalah ....
A. 10%
B. 3%
C. 5%
D. 0,5%
16. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah untuk
air permukaan adalah sebesar ....
A. 20%
B. 15%
C. 10%
D. 5%
17. Termasuk objek pajak reklame adalah kecuali ....
A. reklame berjalan
B. reklame melalui internet
C. reklame papan
D. reklame peragaan
18. Tarif pajak parkir paling tinggi ditetapkan sebesar ....
A. 30%
B. 25%
C. 20%
D. 10%
19. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas
alam, nilai jual tenaga listrik sebesar ....
A. 30%
B. 25%
C. 20%
D. 10%
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 20 SAMPAI
21, PILIHLAH:
A. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA
MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
B. JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA
BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!
C. JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH!
D. JIKA KEDUA PERNYATAAN SALAH!
20. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk sumber dana bagi
pembangunan daerah,
sebab
pajak
daerah merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah.
21. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga
listrik,
sebab
tenaga
listrik berasal dari PLN dengan pembayaran maka nilai jual tenaga listrik
adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang
ditetapkan dalam rekening listrik.
PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 22
SAMPAI 45, PILIHLAH:
A. JIKA 1) DAN 2) BENAR!
B. JIKA 1) DAN 3) BENAR!
C. JIKA 2) DAN 3) BENAR!
D. JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!
22. Untuk mendukung tercapainya sasaran penerimaan pajak, ditempuh
kebijakan meliputi upaya ....
1) intensifikasi pemungutan pajak
2) ekstensifikasi subjek/objek pajak
3) peningkatan pelayanan kepada wajib pajak
23. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasar
undang-undang pajak dibuat aturan pelaksanaan oleh pemerintah. Yang dimaksud
pemerintah disini adalah ....
1) Menteri Keuangan
2) Dirjen Pajak
3) Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
24. Tarif pajak progresif terdiri dari beberapa tarif yang meliputi
tarif ....
1) progresif proporsional
2) progresif progresif
3) progresif degresif
25. Hukum pajak formal memuat antara lain prosedur ....
1) penetapan, penagihan pajak
2) permintaan kelebihan pembayaran pajak, kompensasi
3) pendaftaran dan memperoleh nomor pokok wajib pajak
26. Sebagian pendapat mengatakan bahwa hukum pajak merupakan suatu
disiplin ilmu yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi negara,
dengan alasan ....
1) tugas hukum pajak bersifat lain dari hukum administratif pada
umumnya
2) hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai alat politik
perekonomian
3) hukum pajak memiliki aturan dan istilah khusus
27. Menurut cara pemungutannya dalam pajak dikenal azas ....
1) domisili/tempat tinggal
2) sumber
3) kebangsaan
28. Dalam melakukan penagihan pajak, harus berurutan menerbitkan surat
yaitu ....
1) surat teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak tempo pembayaran
2) surat paksa yang diterbitkan bila utang tidak dibayar lewat waktu
21 hari sejak diterbitkannya surat teguran
3) surat perintah melaksanakan penyitaan bila utang tidak dibayar
setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa di beritahukan
29. Dasar penagihan pajak daerah adalah antara lain setelah
diterbitkannya ....
1) SKPKB (surat ketetapan pajak kurang bayar)
2) STP (surat tagihan pajak)
3) surat putusan banding
30. Utang pajak akan berakhir dalam hal adanya ....
1) kelebihan pembayaran satu jenis pajak dapat dikompensasikan kepada
utang jenis pajak lain dengan cara pemindahbukuan
2) pembayaran pajak yang telah dilakukan wajib pajak ke kas negara,
bank persepsi, kantor pos
3) penghapusan utang pajak oleh kantor pelayanan pajak berhubung
sesuatu hal, misal : keadaan pribadi wajib pajak
31. Menurut ketentuan undang-undang, saat terutangnya pajak adalah
pada ....
1) suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak
ketiga
2) akhir masa pajak, untuk penghasilan karyawan yang dipotong oleh
pemberi kerja
3) akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan
32. Pembagian sumber daya alam yang diatur dalam undang-undang nomor
25 tahun 1999 terdiri dari antara lain ....
1) iuran hak pengusahaan hutan
2) provisi sumber daya alam
3) pertambangan minyak bumi dan gas alam
33. Dasar perimbangan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 terdiri dari ....
1) bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB dan penerimaan sumber
daya alam
2) dana alokasi umum
3) dana alokasi khusus
34. Yang dimaksud pajak daerah meliputi ....
1) pajak pusat yang diserahkan kepada daerah
2) pajak yang diadakan dan dipungut oleh daerah
3) dipungut berdasar undang-undang atau peraturan daerah
35. Sesuai undang-undang nomor 22 tahun 1999, daerah diberi kewenangan
untuk menyeleng-garakan seluruh fungsi pemerintahan kecuali ....
1) pertahanan keamanan, politik luar negeri
2) fiskal dan moneter
3) peradilan, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis
36. Dengan diberi kewenangan menyelenggara-kan seluruh fungsi
pemerintahan masa pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasar ....
1) asas desentralisasi
2) dekonsentrasi
3) tugas pembantuan
37. Dalam rangka penyelenggaraan pemerinta-han dan pelayanan kepada
masyarakat berdasar asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk ....
1) memungut pajak/retribusi
2) pemberian bagi hasil penerimaan
3) bantuan keuangan/dana perimbangan
38. Yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor adalah
kendaraan bermotor ....
1) milik kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing
2) milik orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis
3) yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat
39. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap
di Indonesia, kecuali ....
1) untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
2) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
3) tidak untuk diperdagangkan dan dipamerkan
40. Tarif Bea Balik Nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena
warisan ditetapkan sebesar ....
1) 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
2) 0,1% untuk kendaraan bermotor umum
3) 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar
41. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan
pembayaran, termasuk ....
1) fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek
2) jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di
hotel
3) fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan untuk umum dengan
pembayaran
42. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah ....
1) cafe, bar
2) pelayanan jasa boga/katering
3) pelayanan yang disediakan restoran yang peredarannya tidak melebihi
batas tertentu yang ditetapkan dengan Perda
43. Yang termasuk bahan galian golongan C meliputi ....
1) asbes
2) batu setengah permata
3) tanah liat
44. Tidak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggaraan ....
1) tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2) parkir oleh kedutaan, perwakilan negara asing
3) tempat parkir lainnya yang diatur oleh pemerintah daerah
45. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah ....
1) penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran
2) hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan
3) hiburan yang diselenggarakan dalam kegiatan keagamaan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar