Soal administrasi pemerintahan daerah

TUGAS MANDIRI

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

(ADPU4440)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 20,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Perbedaan negara kesatuan dengan negara federal dilihat dari kedaulatannya adalah ....

A.   Negara kesatuan adalah negara majemuk sehingga kedaulatannya tersebar di antara daerah-daerah sedangkan negara federal adalah negara tunggal sehingga kedaulatan hanya dipegang Pusat

B.   Negara kesatuan adalah negara tunggal karena itu kedaulatannya hanya satu sedangkan negara federal adalah negara majemuk karena itu kedaulatannya tersebar di antara negara-negara bagian

C.   Negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahannya dengan desentralisasi dan dekonsentrasi sedangkan negara federal dengan cara desentralisasi saja

D.   Negara kesatuan, Pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah sedangkan dalam negara federal negara bagian menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah federal

2.   Cara penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah yang telah dirinci adalah cara penyerahan menurut ....      

A.   Open end arrangement

B.   General competence

C.   Setahap demi setahap

D.   Ultra vires doctrine

     

3.   Menyatunya kepala wilayah administrasi dengan kepala daerah otonom dalam satu wilayah merupakan ciri dari tipe ....

A.   Sistem fungsional

B.   Sistem prefektoral

C.   Integrated Prefectoral System

D.   Separated field administration

4.   Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan berdasarkan asas desentralisasi adalah ....

A.   Subordinat dan dependent

B.   Subordinat dan independent

C.   Koordinatif dan independent

D.   Koordinatif dan dependent

5.   Urusan-urusan yang menjadi kompetensi Pemerintah Daerah adalah urusan pemerintahan yang bersifat ....

A.   lokalitas

B.   semua urusan selain yang menjadi kewenangan Pusat

C.   semua urusan yang ditentukan undang-undang

D.   semua urusan yang ditentukan oleh masyarakat setempat

6.   Menurut UUD 1945 penyelenggaraaan pemerintahan daerah berpegang pada prinsip ....

A.   keseragaman

B.   kebhinekaan

C.   kesatuan

D.   penyamaan

7.   Pada mulanya Presiden memegang kewenangan pemerintahan di bidang ....

A.   politik luar negeri, hankam, moneter dan fiskal, dan agama

B.   urusan pemerintahan umum

C.   semua bidang pemerintahan

D.   urusan pemerintahan umum, politik luar negeri, hankam, moneter dan fiskal, dan agama

8.   Penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dengan hanya membuat rumusan umum, tidak merinci secara spesifik urusan apa saja yang diserahkan kepada Daerah disebut ....

A.   Penyerahan dengan cara tahap demi tahap

B.   Open end arrangement

C.   Ultra vires doctrine

D.   Penyerahan dengan Peraturan Pemerintah

9.   Dalam cara penyerahan dengan rumusan umum, urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi tidak jelas kuantitasnya. Untuk mengetahui urusannya Daerah melakukan ....

A.   membuat sendiri urusannya atas dasar inisitif Daerah

B.   minta petunjuk pada Menteri Dalam Negeri

C.   menunggu sampai keluarnya Peraturan Pemerintah tentang urusan-urusan yang diserahkan

D.   menunggu keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri

10.   Pajak Daerah termasuk salah satu komponen ....

A.   Dana perimbangan

B.   Dana dekonsentrasi

C.   Dana tugas pembantuan

D.   Pendapatan Asli Daerah

11.   Pemerintah Pusat menyerahkan dana yang diambil dari APBN kepada Propinsi sebagai Wilayah Administrasi. Dana ini adalah dana ....

A.   perimbangan

B.   dekonsentrasi

C.   tugas pembantuan

D.   desentralisasi

12.   Dana reboisasi dialokasikan melalui ....

A.   Dana Alokasi Umum

B.   Dana Dekonsentrasi

C.   Dana Alokasi Khusus

D.   Dana tugas pembantuan

13.   Lembaga yang melaksanakan kebijakan Daerah Kabupaten adalah ....

A.   Bupati dan DPRD Kabupaten

B.   Bupati dan Perangkatnya

C.   Bupati dan para Kepala Dinasnya

D.   Bupati dan Sekretaris Daerah

14.   Kepala Daerah membuat Kebijakan Daerah bersama dengan ....

A.   Sekretaris Daerah

B.   Asisten-asisten Sekretaris Daerah

C.   Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Daerah

D.   DPRD

15.   Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi. Sebagai konsekuensinya maka keberadaan instansi vertikal di luar milik Departemen Kehakiman, Depag, Depkeu, dan Dephan di Daerah Kabupaten/Kota ....

A.   disatukan dengan dinas yang sejenis

B.   dilikuidasi

C.   digabung dengan dinas yang terkait

D.   dipertahankan tapi di bawah Kepala Daerah

16.   Karyawan pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) adalah ....

A.   Pegawai Daerah

B.   Pegawai Pusat

C.   Pegawai Daerah yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Daerah

D.   Bukan Pegawai Negeri

17.   Pegawai Daerah gajinya menjadi beban ....

A.   APBN

B.   APBD

C.   Pemerintah Pusat

D.   Anggaran Departemen induknya

18.   Pegawai Daerah adalah pegawai yang bekerja pada ....

A.   Instansi vertikal di Daerah

B.   Pemerintah Daerah

C.   Kantor Wilayah Departemen di Daerah

D.   Kantor Departemen di Daerah

19.   Untuk menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan publik, Pegawai Negeri dilarang ....

A.   memilih dan dipilih dalam Pemilu

B.   menjadi anggota DPR/DPRD

C.   menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

D.   menggunakan hak politiknya

20.   Pembinaan dan pengembangan PNS berdasarkan sistem ....

A.   karier

B.   prestasi kerja

C.   pengabdian

D.   karier dan prestasi kerja

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 21  SAMPAI   35,   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

21.   Desentralisasi dalam pemerintahan daerah berhubungan dengan penyerahan wewenang politik dan administrasi kepada pemerintah daerah,

sebab                      

Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kepada Daerah.

22.   Penyerahan urusan pemerintahan kepada organisasi non pemerintahan/lembaga swa-daya masyarakat untuk menyelenggarakan fungsi tertentu disebut dekonsentrasi,

sebab                      

dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang administrasi kepada Daerah.

23.   Salah komponen PAD adalah retribusi daerah,

sebab                      

PAD adalah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah.

24.   Daerah yang memiliki sumber daya hutan mendapat bagian sebesar 80%,

sebab                      

daerah yang bersangkutan berhak mendapatkan dana sebesar itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah.

25.   Pemerintah Daerah harus berdasar demokrasi,

sebab                      

menurut pasal 18 UUD 1945 yang dimaksud dengan berdasar atas permusyawaratan adalah faham kedaulatan rakyat.

26.   Penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari Pemerintah Pusat kepada lembaga swadaya masyarakat disebut privatisasi,

sebab                      

privatisasi berkaitan dengan pemberian wewenang kepada badan-badan otorita untuk mengatur dan mengurus urusannya tanpa mendapat campur tangan langsung dari Pusat.

27.   Yang dimaksud dengan daerah istimewa adalah bekas daerah swapraja pada zaman Hindia Belanda dan kesatuan masyarakat hukum pribumi,

sebab                      

daerah-daerah swapraja dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat merupakan pilar utama pembentukan pemerintahan daerah.

28.   Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan Pusat terdiri atas politik luar negeri, perindustrian dan perdagangan, moneter, agama pertahanan dan keamanan, dan kewenangan lain,

sebab                      

menurut UU Nomor 22/1999 Daerah memiliki kewenangan yang sudah dirinci dalam undang-undang.

29.   Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan yang besar diserahkan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II,

sebab                      

Daerah Propinsi hanya mempunyai kewenangan lintas Kabupaten/Kota, kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, dan kewenangan yang diserahkan Pusat.

30.   Tugas pokok Komisi Kepegawaian adalah membantu Presiden dalam kebijakan kepegawaian,

sebab                      

Presiden adalah penanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil.

31.   Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya,

sebab                      

Gubernur adalah penanggungjawab pembinaan dan pengembangan PNS di Daerah Propinsi.

32.   Lembaga yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Propinsi adalah Sekretariat Daerah Propinsi,

sebab                      

Sekretariat Daerah adalah lembaga yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah.

33.   Lurah bertanggung jawab kepada Camat,

sebab                      

Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Kecamatan.

34.   Kepala Desa bertanggung jawab kepada Camat,

sebab                      

Camat adalah atasan Kepala Desa.

35.   Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dan penguasa tunggal di wilayahnya,

sebab                      

Camat adalah Kepala Wilayah Administrasi Kecamatan berdasarkan asas dekonsentrasi.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   36   SAMPAI   45,   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!  

36.   Fungsi birokrasi lokal adalah melaksanakan Kebijakan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD. Dengan demikian, maka birokrat lokal bertanggung jawab kepada ....

1)   Gubernur

2)   Bupati/Walikota

3)   Kepala Daerah dan DPRD

37.   Calon PNS yang akan diangkat menjadi PNS penuh harus mengikuti Diklat ....

1)   Prajabatan

2)   Kepemimpinan

3)   Sebelum jabatan

38.   Pejabat karier pada Pemerintah Daerah dapat menduduki jabatan ....

1)   Kepala Daerah

2)   Sekretaris Daerah

3)   Kepala Dinas

39.   Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, instansi vertikal yang masih mungkin dibentuk di Daerah adalah ....

1)   Kantor Wilayah Departemen Keuangan

2)   Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

3)   Kantor Wilayah Departemen Agama

40.   APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Oleh karena itu, APBD harus memuat ....

1)   Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja

2)   nilai manfaat dari kegiatan yang dibiayai

3)   dampak kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat

41.   Daerah yang tidak mampu menyelenggara-kan otonomi daerah, menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Daerah tersebut harus ....

1)   dilikuidasi

2)   digabung dengan Daerah

3)   dibubarkan

42.   Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Pemerintah Daerah mendapatkan dana dan sarana dari ....

1)   Pemerintah Pusat

2)   Pemerintah atasnya

3)   APBN

43.   DAU berasal dari ....

1)   Pemerintah Pusat

2)   APBN

3)   Dana perimbangan

44.   Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh ....

1)   Kepala Daerah

2)   Perangkat Daerah

3)   Dinas dan Lembaga Teknis Daerah

45.   Sumber keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam APBD berasal dari komponen-komponen ....

1)   PAD

2)   Dana Perimbangan

3)         DAU