Soal Sistem Pemerintahan Indonesia

TUGAS MANDIRI

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

(IPEM4320)

PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR   1  SAMPAI  DENGAN 22 ,  PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT!

1.   Setiap pejabat, terutama mereka yang menduduki jabatan pimpinan didalam lingkup pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, wajib menjalankan tugas dan kewajibannya atas dasar ....

A.   Pancasila dan GBHN

B.   Pancasila dan UUD 1945 Hasil Amandemen

C.   Pancasila, UUD 1945 dan GBHN

D.   UUD 1945 dan GBHN

2.   Dengan adanya supra sistem, sistem dan subsistem, maka terjadilah  ....          

A.   pendekatan sistem

B.   hubungan sistem

C.   sifat-sifat sistem

D.   hirarki sistem

     

3.   Dalam kurun waktu 1959-1966, usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sistem administrasi negara Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 telah dilakukan. Namun hal itu tidak menampakkan hasil, karena hal-hal sebagai berikut, kecuali ....

A.   demokrasi parlementer diganti dengan demokrasi terpimpin

B.   kegiatan administrasi negara diabdikan kepada kepanglimaan politik dengan dominasi pandangan seseorang  

C.   pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi

D.   penghematan tenaga, waktu dan biaya yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan penataran yang bersifat indoktinasi

4.   Penggunaan perijinan, lisensi dan penjatahan merupakan fungsi negara berupa  ....

A.   operasi langsung

B.   pengawasan langsung

C.   pengawasan tak langsung

D.   pengaruh langsung

5.   Menurut UUD 1945, Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang menteri. Yang dimaksud dengan dibantu disini adalah dalam kaitan tugas Presiden sebagai   ....

A.   Kepala Negara

B.   Mandataris MPR

C.   Kepala Eksekutif

D.   Keseluruhan tugas yang dimiliki Presiden

6.   Berikut ini adalah beberapa kekuasaan/kewajiban dan wewenang Presiden, kecuali ….

A.   Presiden harus menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan

B.   tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat

C.   wajib menjalankan ketentuan konstitusi

D.   penyelenggara pemerintah tertinggi di samping MPR

7.   Susunan organisasi dan tata kerja dari setiap departemen pemerintah, ditetapkan oleh  ....

A.   Menteri yang bersangkutan

B.   Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan MENPAN

C.   Menteri dengan persetujuan Presiden

D.   Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan

8.   Lembaga-lembaga pemerintah non departemen (LPND), pada dasarnya dibedakan atas executive function, central dan staff function, dan coordinative function. Yang termasuk executive function, antara lain ….

A.   BKKBN, BKPM, BAKIN

B.   BAPPENAS, BAKIN, LAN

C.   BAPPENAS, BKKBN

D.   BATAN, LIPI, BULOG

9.   Dewan Pertimbangan Agung merupakan badan penasihat pemerintah yang berkewajiban ....

A.   memberikan persetujuan atas kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Presiden

B.   memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

C.   memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah

D.   mengawasi tindakan-tindakan Presiden  

10.   Seorang pegawai negeri sipil, pangkat IV/a menduduki jabatan yang jenjang pangkatnya IV/a. Selama ia belum diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, selama itu pula ia belum mungkin dinaikkan pangkatnya ....

A.   sistem karier

B.   sistem prestasi kerja

C.   sistem reguler

D.   penggabungan sistem karier dan sistem prestasi kerja

11.   Berikut adalah usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tujuan pembinaan sosial politik KORPRI, kecuali  ....

A.   ikut serta memelihara dan memantapkan stabilitas politik

B.   ikut serta mengusahakan agar pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

C.   ikut serta memelopori usaha-usaha pembaharuan dan kemajuan di segala bidang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah

D.   memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan serta tugas-tugas KORPRI melalui hierarki masing-masing  

12.   Memelihara, meningkatkan keutuhan dan kekompakan, dengan mencegah ideologi atau aspirasi politik yang bertentangan atau tidak sesuai dengan azas, tujuan, sifat dan hakekat KORPRI, adalah salah satu kegiatan dalam rangka  ....

A.   pembinaan korps

B.   pembinaan kekaryaan

C.   pembinaan sosial politik

D.   pembinaan agama dan sosial budaya  

13.   Dalam melakukan tugas dan pengabdiannya selaku unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, maka anggota KORPRI harus berpedoman kepada ....

A.   Pancasila dan UUD 1945

B.   Bhineka Tunggal Ika

C.   Sapta Prasetya

D.   Ekaprasetya Pancakarsa  

14.   Seorang pelaksana kegiatan administrasi negara diketahui telah melakukan pelanggaran administratif. Oleh karenanya yang bersangkutan akan dikenai tindakan administratif. Sebelum tindakan dikenakan kepada yang bersangkutan, terlebih dahulu hal itu dikonsultasikan kepada ....

A.   MENPAN

B.   MENKO EKUIN dan WASBANG

C.   Kepala BPKP

D.   Jaksa Agung

15.   Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia, semua instansi vertikal yang terdapat disuatu wilayah, seperti Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Kantor Wilayah Departemen P & K, dan lainnya secara taktis operasional  ....

A.   bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri

B.   bertanggungjawab kepada Menteri yang bersangkutan

C.   tunduk kepada koordinasi Menteri Dalam Negeri

D.   tunduk kepada koordinasi Gubernur Kepala Daerah

16.   Dalam proses pelaksanaan manajemen pemerintahan, maka wewenang menetapkan kebijakan teknis berada pada ....

A.   Presiden

B.   Menteri

C.   Dirjen

D.   Presiden dan DPR

17.   Berdasarkan sifat dan hakekat materinya, Millet membedakan perencanaan sebagai berikut ....

A.   perencanaan strategis dan perencanaan taktis

B.   perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

C.   perencanaan kebijaksanaan dan perencanaan program

D.   perencanaan yang berorientasi kepada pelaksanaan yang berorientasi kepada tujuan

18.   Pengaturan penyediaan uang untuk membiayai anggaran belanja negara, dilakukan oleh ....

A.   Presiden

B.   Menteri Keuangan

C.   Bank Indonesia

D.   BAPPENAS

19.   Kondisi ekologis yang dinamis dari sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ....

A.   dinamika masyarakat dibidang politik ekonomi, pendidikan dan sosial budaya

B.   tuntuan atas kuantitas dan kualitas mutu pelayanan

C.   kondisi regional dan global

D.   Indonesia yang beriklim tropik

20.   Pengurusan dan pengaturan penyampaian barang yang diadakan kepada pemakai barang, dilakukan melalui kegiatan ....

A.   pembelian, penyimpanan, pemeliharaan dan penyaluran barang

B.   penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penyampaian barang

C.   perencanaan pengadaan, pembelian, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang

D.   pembelian, penerimaan, pemeliharaan, pengeluaran pengangkutan dan penyaluran barang

21.   Berikut adalah prinsip-prinsip pelaksanaan APBN, kecuali ....

A.   hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan

B.   sejauh mungkin diusahakan standarisasi

C.   terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan serta fungsi masing-masing Departemen/Lembaga

D.   menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri

22.   Berikut ini adalah syarat untuk berjalannya sistem dua partai dengan baik, kecuali ....

A.   peranan pemerintah besar

B.   komposisi masyarakat homogen

C.   konsensus dalam masyarakat kuat

D.   kontinuitas sejarah

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR 23  SAMPAI   35,   PILIHLAH:

A.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR DAN KEDUANYA MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

B.   JIKA KEDUA PERNYATAAN BENAR TETAPI KEDUANYA BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT!

C.   JIKA SALAH SATU PERNYATAAN SALAH! 

D.   JIKA KEDUA PERNYATAAN  SALAH!

23.   Landasan operasional penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah GBHN,

sebab                       

tugas membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara ini merupakan salah satu tugas MPR

24.   Dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah,

sebab                       

rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah atau berupa inisiatif dari DPR.

25.   Dewan Pertimbangan Agung bukan merupakan badan penasihat belaka tetapi juga merupakan “Council of State”,

sebab                       

DPA berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

26.   Peranan dan fungsi administrasi negara tidak selalu disesuaikan dengan fungsi atau tujuan negara yang disajikan tugas pemerintah,

sebab                       

perkembangan fungsi atau peranan negara yang sekaligus dijadikan tugas pemerintah seringkali tergantung pada tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat atau negaranya.

27.   Tidak setiap pejabat pemerintah yang mengepalai dan memimpin suatu kesatuan organisasi pemerintahan sekaligus menjalankan Administrasi Negara,

sebab                       

Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur Administrasi Negara di antara unsur-unsur Administrasi Negara lainnya.

28.   Kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional,

sebab                       

Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu unsur Administrasi Negara di antara unsur-unsur Administrasi Negara lainnya. 

29.   Kabinet dapat berbentuk Presidentiil atau kabinet Ministeriil,

sebab                       

Indonesia menganut sistem kabinet ministreriil yang relatif lebih stabil.

30.   Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut Departemennya,

sebab                       

sebagai pimpinan Departemen, Menteri mengetahui seluk beluk hal-hal mengenai lingkungan pekerjaannya.

31.   Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain,

sebab                       

Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakialan Rakyat dan Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

32.   Jika seorang pegawai negeri sipil diangkat menjadi pembina tingkat I (golongan IV/b) keatas, maka yang berhak menetapkan adalah Presiden,

sebab                       

Presiden menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil yang berpangkat pembina tingkat I (golongan IV/b) keatas.

33.   Perencanaan yang efektif dimulai dengan perincian tujuan secara lengkap dan jelas,

sebab                       

tujuan yang kabur akan sulit dimengerti.

34.   BAKN bersama Departemen Keuangan mengusahakan keseragaman honorarium dan tunjangan ikatan dinas,

sebab                       

surat keputusan pemberian ikatan dinas pada dasarnya hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun.

35.   Dalam aspek pemerintahan, administrasi negara berperan sebagai pelaksana dan pembela kebijakan agar ditaati masyarakat,

sebab                       

administrasi negara berperan sebagai perumus kebijakan negara atau pemerintah.

PETUNJUK:  UNTUK SOAL NOMOR   36 SAMPAI   45,   PILIHLAH:

A.   JIKA 1) DAN 2) BENAR!

B.   JIKA 1) DAN 3) BENAR!

C.   JIKA 2) DAN 3) BENAR!

D.   JIKA 1), 2), DAN 3) SEMUANYA BENAR!    

36.   Pengawasan fungsional dapat berupa pengawasan yang dilakukan oleh ....

1)   Inspektorat Jenderal

2)   Itjen. Pembangunan dan BPKP

3)   DPR dan BAPEKA

37.   Barang-barang/perlengkapan milik negara, dapat dihapuskan dari daftar kekayaan negara sebagai akibat ....

1)   rusak atau sudah tua dan berlebih

2)   force majeur (hal-hal khusus)

3)   hilang, dicuri, digelapkan

38.   Hasil pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun pengawasan khusus, dilaporkan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada ....

1)   Presiden dan Wakil Presiden

2)   Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Instansi lain, dengan tembusan kepada Kepala BPKP

3)   Menkeu Ekuin dan Wasbang dengan tembusan kepada BPKP

39.   Termasuk kedalam perencanaan jangka pendek adalah ....

1)   annual planning

2)   crash program

3)   perencanaan metode, eksperimental

40.   Pegawai Negeri Sipil adalah Abdi Negara, artinya ....

1)   selalu melaksanakan tugas-tugas negara

2)   melayani kepentingan masyarakat

3)   mendahulukan kepentingan negara diatas segalanya

41.   Yang dimaksud sistem karier adalah ....

1)   suatu sistem kepegawaian dimana untuk kepangkatan pertama didasarkan kecakapan yang bersangkutan

2)   suatu sistem dimana pengembangan lebih lanjut ditentukan oleh masa kerja, pengalaman, kesetiaan dan pengabdian serta syarat-syarat obyektif yang lain

3)   suatu sistem yang memungkinkan kenaikkan pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan atas dasar jenjang yang telah ditentukan

42.   Berikut ini termasuk asas pokok pengorganisasian Aparatur Pemerintahan, kecuali ....

1)   asas lini dan staf

2)   asas jalur dan staf

3)   asas lini

43.   Upaya untuk menghindari duplikasi tugas, memperoleh kejelasan tentang wewenang dan tanggungjawab dan menentukan jumlah unit yang dibawahi oleh seorang pejabat, secara berurutan akan melakukan prinsip-prinsip penyempurnaan dan pendayagunaan administrasi sebagai berikut ....

1)   prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi

2)   prinsip fungsionalisasi dan prinsip rentang kendali

3)   prinsip “accordion” dan asas fleksibilitas

44.   Sifat-sifat dari suatu sistem yang dikemukakan oleh Wagiono Ismangil adalah ....

1)   pencapaian target

2)   kesatuan komando

3)   hubungan  antar bagian

45.   Fungsi negara modern menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo adalah ....

1)   tata pembangunan dan modernisasi

2)   tata pemerintahan dan tata usaha negara

3)   tata pengurusan rumah tangga negara dan tata pembangunan